AMARA Minta Pemerintah Segera Cabut Izin Tambang di Matim

oleh -153 views
Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya (AMARA) saat melakukan dialog bersama DPRD NTT pada Senin (29/06/2020).

KUPANG, suluhdesa.com – Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya (AMARA) meminta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mencabut izin eksplorasi tambang batu gamping di Luwuk, Desa Satar Panda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim). Hal ini disampaikan Juru Bicara AMARA, Jefry Nyoman saat melakukan dialog bersama DPRD NTT pada Senin (29/06/2020).

Alasan tersebut, menurut Jefry, “kita minta gubernur segera mencabut izin eksplorasi tambang di Matim karena telah merusak dan menghancurkan peradaban masyarakat di desa setempat.”

Baca Juga:  Walikota Kupang Minta Warga Tenang Hadapi Ancaman Corona

Permintaan agar Gubernur Laiskodat mencabut izin eksplorasi tambang, menurut AMARA sangat beralasan karena beberapa alasan, diantaranya, tambang dapat menghilangkan peradaban budaya bagi masyarakat di lokasi tambang.

“Etnis budaya di Matim itu memberikan warisan budaya solidaritas dan kebersamaan,” ujar Jefry Nyoman yang juga Koordinator Lapangan AMARA itu.

Selain itu, kehadiran tambang dapat menyebabkan konflik horisontal karena adanya pro dan kontra di masyarakat.

Baca Juga:  Gubernur NTT: ASN Harus Berpikir Luar Biasa

Bupati Matim Andre Agas, kata AMARA, telah memanipulasi dan melakukan intimidasi terhadap warga desa di lingkar tambang. Pasalnya, Bupati Agas telah mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Kabupaten Matim akan merelokasi warga.

“Bupati memaksa warga menerima investor tanpa memberikan sosialisasi kepada warga. Ada intimidasi dari pemerintah,” ungkap Jefry.

Perusahan itu, kata AMARA, memiliki catatan merah sebab telah melakukan pertambangan sebelumnya di Matim dan menyisakan kerusakan ekologis.

Baca Juga:  Sambut HUT ke 74, TNI Bersihkan Aliran Sungai Liliba

“Ada lubang besar yang ditinggalkan perusahan menyebabkan kerusakan ekologis. Tambang itu tidak menyejahterakan. Yang ada menghancurkan,” tegasnya.

Jefry berharap dewan segera membuat keputusan politik untuk meminta pemerintah agar mencabut izin eksplorasi tambang di Matim.

“Tambang menghancurkan kaum tani yang telah sejahtera di tanah sendiri namun sekarang investor telah melakukan eksploitasi besar-besaran. Janji manis investor adalah kecelakaan,” tutupnya. (fwl/fwl)