Bupati SBS Ajak Masyarakat Keroyok Stunting di Malaka

oleh -91 views
Kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2020 di Aula kantor Bupati Malaka pada hari Kamis (25//06/2020).

MALAKA, suluhdesa.com – Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH mengajak semua elemen untuk berembuk bersama dalam menekan angka stunting di Malaka. Demikian disampaikan Bupati Malaka yang sering disapa SBS ini usai membuka kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2020 di Aula kantor Bupati Malaka pada hari Kamis (25//06/2020).

Pada kesempatan itu Bupati SBS mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan para pejabat di lingkup Pemerintah kabupaten Malaka untuk menjadi agen informasi untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Saya yakin, dengan kerja sama semua elemen, stunting yang masih tinggi di Malaka bisa ditekan seminimal mungkin,” ucap SBS penuh optimis.

Bupati SBS mengatakan, hingga saat ini angka stunting di Kabupaten Malaka masih cukup tinggi, sehingga diharapkan dari Rembuk Stunting yang digelar, ke depannya, permasalahan stunting di Malaka ini bisa ditekan seminimal mungkin.

Baca Juga:  Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS Gelar Posyandu di Perbatasan

Bupati SBS menuturkan, alasan stunting tinggi karena pola asuh yang kurang bagus. Sebab sesuai persyaratan kesehatan, untuk memastikan tingkat pertumbuhan bayi itu bagus maka sejak bayi lahir selama enam bulan harus diberikan ASI eksklusif.

“Tapi, kenyataan di lapangan saat bayi lahir, apalagi ibu dari bayi ini bekerja, maka perhatian semakin minim. ASI eksklusif selama enam bulan jarang diperhatikan,” katanya penuh prihatin.

Lanjut Bupati SBS, waktu bayi lahir enam bulan berjalan, ibunya  pergi kerja sehingga bayi dititip pada neneknya. Karena itu jelas menyebabkan stunting tinggi.

Selain itu, kesulitan yang dialami pemerintah adalah tidak bisa membantu kepala keluarga apabila pasutri (pasangan suami isteri, red) belum menikah, dan ada pasutri yang masih tinggal menumpang dengan orang tuanya.

Baca Juga:  Bupati Malaka Minta Para Camat dan Kades Tetap Pantau Posko Covid-19

“Ada pasutri yang belum menikah tetapi setelah punya anak, sang bapak tidak bertanggung jawab. Bagaimana pemerintah bisa bantu kalau administrasi kependudukan belum punya. Pemerintah buat program dengan bantuan maka harus ada Kartu Penduduk yang sah,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Fungsional Perencana Madya mewakili Kepala Bappeda NTT, Vince B. Panggula, SKM, yang hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Malaka bersama elemen terkait untuk “keroyok” bersama menekan persoalan stunting.

Dikatakannya, Khusus di Kabupaten Malaka, angka stunting masih cukup tinggi. Saat ini Kabupaten Malaka berada pada urutan ke 11 dari seluruh kabupaten/kota yang ada di NTT. Diharapkan, pada tahun 2021 posisi ini harus bergeser ke urutan dibawah 10.

Menurut Vince, persoalan stunting ini memang menjadi perhatian serius Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang ditunjukkan dengan pembentukan Pokja Penanganan Stunting tingkat Provinsi NTT. Dalam setiap kesempatan, Gubernur NTT selalu mendorong semua elemen untuk bekerja “keroyokan” menekan seminimal mungkin stunting ini.

Baca Juga:  Bupati SBS; Terkait Pilkada Malaka 2020, Masyarakat Jaga Kerukunan dan Kekeluargaan

“Kami dari Pokja Provinsi NTT akan dampingi. Dalam rembuk stunting ini diharapkan semua elemen bekerja bersama-sama. Ada Dana Desa diharapkan para kepala desa bisa mengalokasikan untuk penanganan stunting,” pinta dia.

Vince menambahkan, stunting ini bisa dicegah karena permasalahan mendasarnya ada pada  gagal tumbuh pada anak balita karena asupan gizi yang kurang dan masalah kesehatan lingkungan keluarga.

Kegiatan ini, dibuka oleh Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan dihadiri Ketua Pokja Penanganan Stunting Provinsi NTT, Sarah Lery Mboeik, yang dihadiri juga Kepala Bappeda Malaka, Remigius Asa, para camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh perempuan, pegiat LSM dan instansi terkait lainnya. (fecos/fecos)