PT. Man Energy Solutions Indonesia Lecehkan Hukum Ketenagakerjaan

oleh -220 views
Meridian Dewanta Dado, S.H, Advokat Peradi dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Provinsi NTT.

JAKARTA, suluhdesa.com – PT. MAN Energy Solutions Indonesia adalah perusahaan yang berbasis di Augsberg – Jerman yang berevolusi menjadi penyedia sistem demi membuat teknologi dan solusi berkelanjutan untuk pengiriman, pembangkit energi, dan produksi industri sebagai sumber utama pendapatan. PT. MAN Energy Solutions Indonesia merupakan perusahaan yang melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Wairita – Maumere, Kabupaten Sikka menggunakan empat mesin 12V51/60 DF dengan total kapasitas 40 MW. Perusahaan itu bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Wairita – Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lima tahun dengan mengandalkan kemitraan dan tenaga kerja lokal untuk pengoperasiannya.

“Dalam mempekerjakan tenaga kerja lokal tersebut ternyata PT. MAN Energy Solutions Indonesia telah melecehkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, yang mana hal itu terungkap dari pengakuan Klien kami asal Maumere – Kabupaten Sikka atas nama Oktavianus Vianey Jagong, yang telah dipekerjakan oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia sebagai Electrical Technician dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan lembaran surat tawaran pekerjaan dan kontrak berbahasa Inggris, dipekerjakan dengan Status Masa Percobaan mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019, lalu berlanjut dengan kontrak 6 bulan pertama dari tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 31 November 2019 dan kontrak 6 bulan kedua dari tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Mei 2020,” ungkap Meridian Dewanta Dado, S.H , Advokat Peradi kepada Media SULUH DESA pada hari Kamis (25/06/2020) pagi.

Dado menjelaskan, “pada saat menjalankan pekerjaan pada kontrak 6 bulan kedua dari tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Mei 2020 maka Klien kami Oktavianus Vianey Jagong tiba-tiba diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bahasa Inggris tertanggal 18 Mei 2020 padahal sebelumnya pihak PT. MAN Energy Solutions Indonesia sesuai isi kontrak telah menjanjikan kepada Klien kami untuk diangkat menjadi pekerja atau karyawan tetap saat setelah selesainya masa kontrak pada 31 Mei 2020. Pelecehan dan/atau pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan yang paling pertama dilakukan oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap Klien kami serta tenaga kerja lokal lainnya tentunya adalah menyangkut model dan isi kontrak yang menggunakan bahasa asing (Inggris), padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.”

Baca Juga:  Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Covid-19 di NTT, Masyarakat Harus Awasi

Menurut Dado, selanjutnya jenis pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dijalankan oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap Kliennya adalah sebagai Electrical Technician, yang merupakan suatu jenis pekerjaan bersifat permanen atau tetap, padahal sesuai Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan :

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dado melanjutkan dengan tegas bahwa, pelecehan hukum ketenagakerjaan berikutnya adalah soal pemberlakuan Masa Percobaan terhadap Kliennya oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019, padahal sesuai Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

Baca Juga:  Sikap Lunak Kapolres Sikka Terhadap Pembawa Bahan Bom, Mencurigakan

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu maka Masa Percobaan terhadap Klien kami oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019 jelaslah batal demi hukum sehingga masa kerja selama 3 bulan tersebut harus dianggap menjadi sebuah awal dibuatnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap Klien kami. Oleh karena Masa Percobaan terhadap Klien kami oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019 adalah batal demi hukum, sudah tentu perhitungan yang semestinya sesuai hukum bagi Klien kami adalah Masa Percobaan mulai tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019 karena sudah dinyatakan batal demi hukum maka itu menjadi masa awal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak yang pertama, lalu masa kerja dari tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 31 November 2019 adalah perpanjangan kontrak dan masa kerja dari tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Mei 2020 adalah merupakan pembaruan kontrak,” tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur (TPDI NTT) ini.

Ia menandaskan, terdapat juga fakta-fakta bahwa pada saat sebelum perpanjangan kontrak dari tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 31 November 2019, PT. MAN Energy Solutions Indonesia tidak pernah memberitahukan maksud perpanjangan kontrak tersebut secara tertulis kepada Kliennya, padahal sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa, “Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.”

Baca Juga:  Meutya Hafid Ajak Wartawan Peduli Keselamatan Diri Saat Meliput Covid-19

“Begitu pula menyangkut pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Mei 2020 ternyata PT. MAN Energy Solutions Indonesia tidak memberlakukan masa tenggang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya kontrak Klien kami yang terdahulu, padahal Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun,” imbuh Kuasa Hukum Oktavianus Vianey Jagong itu sambil menambahkan, dengan adanya berbagai pelecehan terhadap hukum ketenagakerjaan tersebut maka secara yuridis pemberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap Kliennya tidaklah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga status Kliennya demi hukum sudah harus dinyatakan menjadi karyawan atau pekerja tetap oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia sedari awalnya.

“Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum apabila dalam proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Klien kami melalui instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sikka nantinya didasarkan pada suatu pemahaman hukum bahwa mekanisme pemberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh PT. MAN Energy Solutions Indonesia terhadap Klien kami tidak sesuai aturan hukum ketenagakerjaan dan Klien kami haruslah diposisikan selaku karyawan atau pekerja tetap dari PT. MAN Energy Solutions Indonesia dengan segala hak yang dimilikinya,” tutup Dado. (fwl/fwl)