Lorens Haba; Publikasi Media yang Seolah Mewawancarai Saya Itu Tidak Layak Muat

oleh -251 views
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Malaka, Lorens Haba.

MALAKA, suluhdesa.com – Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Malaka, Lorens Haba mengatakan wartawan yang melakukan peliputan berita di lapangan harus profesional dan taat pada kode etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pokok Pers yang berlaku di negeri ini. Selama melakukan tugas peliputan untuk mengumpulkan bahan berita, mengolah dan menyajikan pada publik harus bisa memperhatikan  hak narasumber  menyampaikan bahan informasi untuk pemberitaan  sehingga tidak menyesatkan masyarakat luas.

“Publikasi beberapa media yang seolah mewawancarai saya selaku narasumber berita dalam konteks Proyek Pembangunan  Peningkatan Jalan Desa Botin Maemina – Kantor Camat Botin Leobele  senilai Rp 4,1 Miliar yang dikerjakan PT Indo Raya Kupang tahun 2018 itu merupakan berita yang tidak layak muat karena tidak melalui hasil wawancara yang resmi dengan kami sebagai nara sumber pemberitaan,” katanya kepada wartawan di Malaka pada hari Kamis (02/04/2020).

Haba melanjutkan, “apabila dalam pemberitaan itu merugikan pihak lain bukan merupakan tanggung jawab saya. Saya juga masih melihat berita-berita yang dimuat bila merugikan saya pribadi maka saya akan tempuh jalur hukum.”

Baca Juga:  Kepala Desa Numponi Gunakan Dana Desa 320 Juta Di Bidang Kesehatan

Dikatakannya, dalam beberapa hari terakhir dirinya selalu dikontak dan didatangi  beberapa wartawan untuk mengkonfirmasi pemberitaan terkait Proyek Pembangunan  Peningkatan Jalan  Desa Botin Maemina – Kantor Camat Botin Leobele  senilai Rp 4.1 Miliar yang dikerjakan PT Indo Raya Kupang tahun 2018, namun dirinya  secara tegas menolak untuk diwawancarai sebagai nara sumber pemberitaan dengan alasan masalahnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga harus menunggu hasil klarifikasi di Kepolisian baru diberitakan sehingga valid dan tidak menyesatkan banyak orang.

Baca Juga:  DPD II Golkar Malaka Cegah Covid-19, Bagikan Masker dan Makanan untuk Warga di Desa-Desa

“Setiap ada teman wartawan yang datang minta wawancara atau ditelepon   saya selalu sampaikan bahwa saya belum mau diwawancarai karena  persoalan ini sudah di ranah hukum. Biarlah proses hukum berjalan dan bila saya dipanggil polisi saya klarifikasi baru teman-teman wartawan mewawancarai penyidik baru dipublikasikan supaya valid dan tidak ada opini yang keliru di masyarakat. Kedua, sebagai ASN dan saya hanya kepala bidang dan masih ada atasan saya dan tertinggi di Bupati sehingga harus dilaporkan dulu ke atasan baru dipublikasikan karena saya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengatasnamakan pemerintah,” tegasnya.

Haba menambahkan, “kalau memang ada teman-teman wartawan yang menulis berita yang menyebutkan nama saya sebagai sumber pemberitaan saya anggap bukan berita karena pada saat berkomunikasi dengan saya sudah saya sampaikan bahwa hal itu tidak boleh dipublikasikan sebelum dipanggil pihak kepolisian. Kalau memang ada media yang menulis tanpa wawancara resmi dan diluar  persetujuan saya apabila hal itu merugikan pihak lain maka diluar tanggung jawab saya.”

Baca Juga:  Wartawan Sergap Jadi Tersangka, Polres Malaka Sewenang-wenang

Haba juga menjelaskan, “Saya juga masih mempelajari kalau memang merugikan saya dalam pemberitaan itu maka  saya akan tuntut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Semua WA saya simpan dan tidak saya izinkan untuk dipublikasikan.”

Menurut Haba, harusnya wartawan menghargai dan menaati kode etik Jurnalistik sebagai acuan kerja sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang merugikan banyak pihak akibat pemberitaan itu. (edis/edis)