Dilema Covid-19: di Rumah Saja dan Pilihan Dapur Tetap Mengepul

oleh -512 views
Ketua PMKRI Kupang, Adrianus Oswin Goleng.

OPINI, suluhdesa.com – Virus Corona atau Covid-19 adalah makhluk berwujud  mikroskopis, hanya dapat dilihat kalau dengan alat bantu. Kasat mata memang, susah dijangkau. Ia hidup dan menyerang secara  sistemik dari dalam tubuh tanpa pandang latar, golongan, dan kelas. Beringas memang. Si ‘mahluk halus’ itu berhasil memorak-porandakan seisi dunia. Korban berjatuhan dimana-mana dari masyarakat biasa hingga pejabat teras. Corona menyerang dan merenggut nyawa tiap insan tanpa rasa dosa.  Ia seperti sedang pesta pora, tertawa riang diatas geletak mayat-mayat. 

Dampak pandemi ini cukup terasa dan seketika Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan “social distancing” dan secara masif mengkampanyekan agar masyarakat “dirumah saja”. Kebijakan ini perlu diapresiasi sebagai langkah memutuskan rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Namun kebijakan sosial distancing dengan dirumahkan saja masyarakat dari segala aktivitas mesti  disertakan dengan penangguhan jaminan hidup  lebih khusus lapisan masyarakat bawah: buruh tani, buruh pabrik, tukang parkir, pemulung sampah, ojek, dan pedagang, yang memang tak lebih siap menerima dari sisi sosial ekonomi.

Bagi mereka, mengikuti arahan dirumah saja adalah sebuah perkara hebat. Dilema  memang, sebab harus mengisolasi diri dari segala aktifitas bahkan pekerjaan. Mengurung diri dan tetap dirumah sama hal menyambut masalah baru di tengah ekonomi dan kurang ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Karena memang pendapatan mereka bergantung pada hari kerja dan aktivitas produksi.

Nah bagaimana dengan kondisi ini mereka tetap bertahan? Apakah dengan tinggal dirumah sambil  berdoa dengan sendiri segala kebutuhan  terselesai, ataukah sendiri muncul dengan mengucap “bim sala bim ada kadabra”? Andai kata demikian, pemerintah tidak perlu ragu,  gelisah dan tak perlu repot melalui  Polisi, pulang pergi mengimbau, menertibkan, bahkan tidak sedikit  aktivitas yang dibubarkan dengan paksa.

Baca Juga:  Kopi Sokoria Jadi Cinderamata Kunker Wamen Desa dan Anggota DPD RI

Jangan mendikte seolah-olah rakyat “bodoh” tidak paham corona yang mesti diantisipasi  dengan menjaga diri,  pola hidup dan  imun tubuh melalui “social distancing”. Seolah mereka yang masih mondar mandir dengan aktivitas seperti biasa (bekerja, berdagang, buruh kasar) tidak paham bahaya corona. Mereka sangat paham! namun banyak keterbatasan di tengah desakan tuntutan kebutuhan hidup.

Di Rumah Saja!

Imbauan dirumah saja memunculkan persoalan baru. Hari-hari ini dengan situasi yang mencekam mereka masyarakat kelas bawah mengeluh sambil  ‘ikat perut’ dikala kehabisan beras, sayur, dan kebutuhan lain yang disebabkan karena isi dompet menipis, belum lagi bayar kos bagi mahasiswa, membayar kontrakan bahkan  pinjaman bagi pekerja swasta.

“Di rumah saja” disatu sisi sebagai cara memutuskan penyebaran virus corona, namun di sisi lain muncul masalah baru yaitu masalah ekonomi. Para tani, buruh, dan pedagang tidak lagi leluasa melakukan pekerjaan. Berbeda dengan PNS dan fasilitas yang ada masih dapat bekerja dari rumah tanpa sedikit mengurangi gaji bulanan (Ini nyaman bagi mereka tapi tidak untuk pedagang, buruh, karyawan swasta dan masyarakat kelas bawah lainnya).

Apakah “di rumah saja” pemerintah menjamin  keberlangsungan hidup mereka? Apakah mereka yang dirumah masih ada canda dan tawa, atau malah menambah duka? Yah paling tidak harus memastikan mereka yang dirumah asap tetap mengepul. Jangan sampai berbalik, justru di dapur nampak sepi dan lesu. Tungku tak lagi ada bara dan nyala.

Jika kondisi begini, himbauan pemerintah “di rumah saja” justru menghadirkan masalah baru dan kemelaratan. Kebijakan ini pada akhirnya akan dinilai sebagai pemenjaraan berujung sengsara dan kematian. Kematian tidak  disebabkan oleh virus tetapi oleh karena kekosongan perut karena ketiadaan makanan.

Baca Juga:  BPTP NTT Bagikan Sembako Kepada Para Wartawan

Sehingga meski di tengah kedaruratan, mereka seakan pasrah dan tetap memilih beraktivitas seperti biasa. Bukan karena mereka melawan dan tidak taat, bukan pula mereka tidak paham apa dampak corona namun ini adalah pilihan yang juga bagian dari upaya menyelamatkan  hidup.

Ironisnya pemerintah malah lebih sibuk dengan konferensi pers di hadapan media dengan materi seputaran  laporan perkembangan, kebijakan pengadaan APD medis dan diakhir dengan imbauan, seolah kewajiban mereka sebatas mengupdate data dan informasi ke publik tanpa serius memikirkan dan mencari solusi dampak ikutan dari “di rumah saja”. Ini kelihatan dari ragam pemberitaan tidak cukup banyak menyentil soal kondisi rakyat hari ini yang penuh  tangis, keluh, dan kesah akibat pendapatan harian berkurang bahkan nol sehingga begitu sulit mengatasi kebutuhan dalam rumah, bahkan untuk makan minun saja susah.

Sehingga kita pun perlu mewanti-wanti bila pada kondisi tertentu seiring  meningkatnya korban positif corona, bukan tidak mungkin lockdown atau karantina wilayah menjadi solusi tepat. Namun pemerintah harus secara nyata memberi rasa optimis pada masyarakat melalui kebijakan penangguhan hidup dan jaminan sosial.

Sekarang kelaparan sudah dirasakan, lekas antisipasi dengan segera menyalurkan bantuan dengan mengoptimal peran unsur pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten, camat, lurah, RT/RW.

Masih ingat dengan keluhan beberapa Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang beberapa hari lalu. Kebetulan kami sangat dekat dan sering kumpul, salah satu namanya Ibu Seli yang berkata sambil menangis, “kami sekarang tidak lagi jualan, tidak ada penghasilan. Sudah seminggu dirumah kami makan seadanya. Untuk sekedar menahan perut, karena tidak bisa beli beras, kami harus makan jagung  bose dan rebus buah pepaya. Anak saya merengek kelaparan, saya stress bahkan frustrasi ketika harus membiasakan  mengunyah bose. Kondisi ini apakah kami harus tetap dirumah, ataukah kami cuek saja sambil menunggu kapan gali kubur dan berkabung.”

Baca Juga:  Romo Benny Susetyo: Bansos untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Jangan Dipolitisasi

Inilah kesaksian satu diantara yang lain. Ungkapan hati Ibu Seli cukup mewakili kondisi batin yang sedang dialami masyarakat di NTT yang berprofesi sebagai buruh, nelayan, dan pegawai swasta. Karena memang persentase kemiskinan daerah ini menempati  urutan ketiga nasional dengan kehidupan masyarakatnya dibawah garis kemiskinan.

Sebetulnya  keluhan ini tersirat pengharapan akan belas kasih menyambung hidup. Arahan “di rumah saja” guna membatasi penyebaran akan lebih efektif dan optimal bila turut  serta memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat akan patuh segala perintah dan imbauan jika  pemerintah mampu menjamin keberlangsungan hidup dalam rentan darurat. Bila tidak,  antara corona dan di rumah saja akan dianggap sama bermasalah karena memiliki dampak serupa, sama-sama mematikan meskipun beda dalam kasus dan kejadian.

Sekiranya situasi ini dapat diperhatikan secara serius. Pemerintah cukuplah menjamin asap dapur agar tetap mengepul sebagai pesan adanya kehidupan meski di rumah saja. Jika tidak!  Jangan salahkan masyarakat ketika memaksa harus “turun ke jalan” kembali beraktivitas meski sadar dalam bahaya dan ancaman corona. Akhir kata, semoga kita semua tetap sehat, tetap mawas diri dalam melawan wabah Covid-19. (*)

Oleh; Adrianus Oswin Goleng (Ketua Presidium PMKRI Kupang)