DPD IMM Minta Pemprov NTT Transparan Dalam Penanggulangan Covid-19

oleh -271 views
Taslim Rupa, S.Sos Sekretaris Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah NTT.

KUPANG, suluhdesa.com – Apabila Penggunaan anggaran tanggap darurat penanganan Covid-19 yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi NTT sebesar enam puluh miliar rupiah belum dilakukan secara transparan maka dikhawatirkan akan terjadi tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Taslim Rupa, S.Sos yang merupakan Sekretaris Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah NTT kepada Redaksi SULUH DESA pada hari Kamis (26/03/2020) pukul 22.00 wita.

Taslim menegaskan bahwa, Pemerintah Provinsi NTT harus mempublikasikan penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19 secara jelas sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran tersebut.

Baca Juga:  BPS NTT: Harga Jual Hasil Pertanian Menurun

Terkait kondisi saat ini, Taslim juga menilai penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi belum dioptimalkan.

“Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Corona. Bidang Medkom, Herliansyah, menyampaikan jika sampai sejauh ini belum ada ada transparansi terkait anggaran penanggulangan Covid-19 baik di media melalui cetak maupun media on line kepada masyarakat,” tegas Taslim.

Baca Juga:  Pesparani Nasional di Kupang; 30.000 Orang Nyanyi Haleluya Handel, Papua Barat Carter Pesawat

Menurut Taslim, Inpres tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Virus Corona.

“Kita minta, Pemprov NTT harus secara terbuka menginformasikan kepada masyarakat, pos-pos mana saja dalam penanggulangan Covid-19 ini. Harus disampaikan setiap hari lewat media. Jangan sampai dana enam puluh miliar rupiah itu yang lainnya dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu yang kita cemaskan. Mari kita kawal bersama,” pungkas Taslim. (fwl/fwl)