Dana 60 Miliar Rupiah, Langkah Tepat Memotong Penyebaran Corona? 

oleh -210 views
Bernadus Gapi, S.E., M. Pd (Masyarakat Kota Kupang dan Pemerhati Sosial).

OPINI, suluhdesa.com – Kita sering mendengar sebuah pepatah yang berbunyi “mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Sayangnya, pepatah ini lebih mudah untuk digaungkan tetapi menjadi sangat sulit untuk diimplementasikan secara nyata ketika menghadapi suatu masalah. Semua orang cenderung mengabaikan ungkapan tersebut seolah-olah hanya sebatas adagium semata mengingat banyak variabel lain yang harus dipertimbangkan sehingga merelakan suatu masalah itu terjadi demi mencapai hal lainnya. Misalnya, seseorang terpaksa harus terus merokok daripada mencegah terjadinya penyakit paru demi merasakan kenikmatan pada setiap tarikan asap.

Mewabahnya virus corona ataru Covid-19 yang dirasakan secara global dan telah merenggut banyak nyawa merupakan suatu bencana dunia yang jauh lebih ekstrim dari dampak perang persenjataan. Dalam hal agresi militer, dua atau lebih negara konflik hanya butuh melakukan gencatan senjata atau melakukan perundingan sampai pada perdamaian untuk menghindari jumlah nyawa yang berjatuhan. Menghentikan hitungan korban yang harus terpaksa mati sia-sia oleh karena corona sangat jauh lebih sulit selama ahli medis belum menemukan obat anti virus. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana menghentikan laju penularan virus mematikan ini?

Dari berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan di hampir setiap negara termasuk di Indonesia, penulis mencoba menelisik respon dan sikap Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi, secara spesifik untuk mengetahui apakah kebijakan yang diambil sudah efektif dan akurat menjawab pertanyaan di atas dan apakah relevan dengan ungkapan “mencegah lebih baik dari pada mengobati”.

Baca Juga:  Cegah Corona, MUI Kabupaten Malaka Imbau Umat Muslim untuk Sholat di Rumah

Seperti yang diberitakan di berbagai media, bahwasannya Pemprov NTT melalui pernyataan Gubernur telah menyiapkan beberapa rumah sakit untuk menampung korban Covid-19 dengan besaran anggaran senilai 60 miliar rupiah. Dari aspek efektivitas, upaya antisipatif seperti ini dapat dinilai sangat tidak efektif untuk menangkal pandemi corona. Beberapa alasan yang mendasar penelitian tersebut, sebagai berikut;

Pertama, Pemprov NTT harus memiliki komitmen untuk menjaga dan menghindari masyarakat agar jangan terserang wabah ini, sehingga tidak ada satu orang pun warga NTT yang mati sia-sia. Masyarakat melalui postingan-postingan media sosial telah menunjukan kecemasan agar bandara dan pelabuhan segera ditutup guna mencegah ikut terbawa masuknya virus corona. Pelabuhan dan bandara adalah pintu masuk orang-orang dari daerah lain, termasuk yang sudah terkena wabah tersebut. Dengan tidak diberhentikannya sementara waktu kegiatan operasional bandara dan pelabuhan dan di sisi lain, upaya Pemprov NTT sebatas menyiapkan Rumah Sakit penampung korban dengan anggaran sebesar 60 miliar maka, tersirat sebuah pesan bahwa Pemprov NTT merelakan masyarakatnya terkena wabah asalkan bandara dan pelabuhan jangan ditutup dengan pertimbangan ekonomi.  Artinya memilih kiat hanya untuk mengobati daripada mencegah agar ekonomi tidak jatuh. Ketegasan komitmen memilih pencegahan akan terwujud apabila Pemprov NTT benar-benar menghentikan sementara waktu akses masuk bandara dan pelabuhan, sampai dengan krisis corona ini berakhir.

Kedua, tetap aktifnya operasional bandara dan pelabuhan tentu akan membuka celah terbawa masuknya virus corona  dari luar sehingga dalam setiap hitungan menit sebelum terdeteksi penumpang mana yang berstatus suspect, virus tersebut bisa saja terlanjur terjangkiti ke penduduk setempat. Dengan demikian, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi yang tidak segera menutup bandara dan pelabuhan dapat dianggap lebih mementingkan pertimbangan lain dari pada mencegah wabah corona, padahal masalah ini sudah berstatus darurat dan rawan.  World Health Organisation (WHO) dan telah diamini Pemerintah RI menegaskan bahwa, penyebaran virus corona dinyatakan pandemik, dan dinyatakan sebagai keadaan darurat kebencanaan. Dalam status darurat semacam hal ini dibutuhkan penanganan yang agresif yakni efektif, efisien, dan akurat. Kebijakan yang agresif, artinya punya dampak lain sebagai efek sampingnya dan sekalipun tidak populer tetapi efektif dapat memotong mata rantai penyebaran virus, menghemat biaya penanganan, dan dipastikan aman masyarakatnya dari bencana Covid-19 sehingga bisa tetap beraktivitas seperti biasa tanpa ragu dengan pendatang baru dari luar.

Baca Juga:  Ketua PKK Provinsi NTT Bagikan 2.500 Butir Telur untuk Semua Petugas Gugus Tugas Covid-19 di Malaka

Ketiga, kesulitan Pemprov NTT dan mengubah perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap anjuran isolasi diri dan social distancing. Kebijakan sebatas menyiapkan tempat rawat orang yang bakal sakit karena  corona dan alokasi dana 60 miliar sangat sulit meminimalisir lonjakan pasien ketika di satu sisi kebijakan tersebut tidak diikuti dengan sanksi tegas bagi perilaku tidak patuh terhadap anjuran oleh sebagian masyarakat, termasuk organisasi atau perusahaan yang tetap menjalankan kegiatan operasional. Perlu diketahui bahwa ketidakpatuhan sebagian masyarakat tersebut ada yang disengajakan tetapi ada juga yang karena terpaksa. Ada beberapa masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar rumah karena tuntutan pekerjaan karena harus tetap bekerja, sehingga social distancing dengan standar SOP yang sebatas menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan menggunakan masker tentu sangat tidak menjamin terbebasnya seseorang dari virus tersebut.

Baca Juga:  Kakanwil Kemenkumham NTT; Tata Produk Hukum Berkualitas

Batas waktu mengkarantina diri di rumah dan social distancing sangat sulit ditentukan sampai kapan berakhirnya jika upaya tersebut tidak dilakukan secara massal atau serentak dalam kurun waktu tertentu. Misalnya saja, seseorang yang telah 21 hari mengisolasi diri di rumah dan ketika kembali lagi ke luar rumah bisa saja kembali terkontaminasi dengan virus tersebut jika di hari yang sama ada penumpang pesawat ataupun kapal laut dari luar NTT yang secara kebetulan berkontak langsung di tempat tertentu. Dengan demikian, semestinya karantina mandiri dilakukan selama wabah belum dinyatakan pulih secara nasional secara serentak atau secara massal. Karantina tersebut pun diikuti dengan berhentinya operasional bandara, pelabuhan dan kegiatan-kegiatan organisasi ataupun perusahaan swasta. Melalui rekayasa tersebut setiap orang selama masa karantina bisa memastikan ketika sehat dan keluar rumah, ia tidak lagi terjangkiti. Sayangnya, Pemprov NTT tidak mengambil opsi agresif ini.

Semoga Pemprov NTT memiliki komitmen mencegah dari pada mengobati yang tercermin dalam  regulasi dan kebijakan yang efektif dan akurat memutus mata rantai Covid-19. (*)

Oleh; Bernadus Gapi, S.E., M. Pd (Masyarakat Kota Kupang dan Pemerhati Sosial)