Publik Sikka Tunggu Kajari Maumere Lapor Polisi, Anak Buahnya Jual Bahan Peledak

oleh -266 views
Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Advokat Peradi.

OPINI, suluhdesa.com – Lemahnya pengawasan, watak serakah dan kecongkakan yang berlebihan membuat beberapa  oknum Pimpinan Daerah, ya oknum Jaksa, ya oknum Polisi, dan lain-lain di NTT sering berperilaku tidak terpuji ketika berhadapan dengan rakyat kecil pencari keadilan baik pelaku kejahatan maupun korban kejahatan. Masyarakat sering pergunjingkan perilaku tidak terpuji itu, mulai dari mempersulit urusan hingga sering diperas oleh oknum-oknum petugas, dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pelayan keadilan.

Kasus Tertangkap Tangan 2 (dua) wanita berinisial “A dan T” pembawa 6 (enam) karung pupuk untuk bahan peledak di Nangahure, Maumere tanggal 13 Maret 2020, bukanlah perkara biasa, juga bukan karena ia tergolong Tindak Pidana Berat dengan ancaman hukuman mati, melainkan karena di balik itu ada kejadian memalukan, yaitu 6 (enam) dari 30 (tiga puluh) karung bahan peledak sebagai Barang Bukti (BB) perkara Senjata Api di Kejari Maumere, diduga digelapkan oleh oknum Jaksa AB seorang Kasi Pidum pada Kejari Maumere.

Dugaan Penggelapan itu, terungkap lewat Tertangkap Tangannya 2 (dua) Wanita berinisial A dan T oleh Patroli Satlantas Polres Sikka di Nangahure tanggal 13 Maret 2020, kedapatan sedang membawa mobil Honda Brio No. Pol EB 1339 BH, bermuatan 6 (enam) karung Pupuk Cap Matahari, yang identik dengan BB 30 (tiga puluh) karung Pupuk Cap Matahari hasil OTT Dirpolairud Polda NTT di Wuring tanggal 13 Januari 2020, yang saat ini dalam status BB Sitaan di Kejaksaan Negeri Maumere, yang jumlahnya sudah tidak utuh lagi.

Baca Juga:  Terima Sembako, Pengelola Panti Asuhan: Terima Kasih PMKRI Maumere

Asman Tanjung, S.H Harus Lapor ke Polres Sikka

Pernyataan Kajari Maumere Azman Tanjung S.H, bahwa dirinya tidak bisa tidur 3 (tiga) malam, akibat Stafnya bernama AB, Kasi Pidum telah menjual 6 (enam) karung pupuk bahan peledak sebagai BB, sebagai sikap yang sportif, namun bukan itu yang ditunggu publik Sikka, yang ditunggu publik Sikka adalah tindakan konkret berupa Laporan Polisi Kajari kepada Kapolres Sikka, agar oknum Jaksa AB diproses hukum, karena diduga melanggar pasal 417 KUHP.

Baca Juga:  PERADI Adakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Bekerja Sama Dengan FH Undana

Jika itu yang dilakukan oleh Kajari Maumere Asman Tanjung, S.H yaitu sebuah Laporan Polisi terhadap anak buahnya AB sebagai Kasi Pidum, sebelum Asman Tanjung selaku Kajari Maumere meninggalkan Sikka, karena akan mengakhiri jabatan Kajari Maumere, maka meskipun pahit rasanya akibat perbuatan tidak terpuji yang mencoreng wajah Kejaksaan Negeri Maumere hingga Kejaksaan Agung RI, namun ini sebagai sebuah “legacy”  seorang Pimpinan Daerah untuk Forkopimda Sikka.

Sementara itu Kapolres Sikka harus segera perintahkan agar Penyidik memberi status Tersangka dan menahan 2 (dua) wanita A dan T yang Tertangkap Tangan serta memanil AB, Kasi Pidum untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, karena Kajari Asman Tanjung, S.H. sudah mengklarifikasi bahwa anak buahnya AB, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Maumere, telah menjual BB 6 (enam) karung bahan peledak dimaksud.

Pesan Moral Presiden Jokowi untuk Forkopimda Diabaikan

Kapolres dan Kajari jangan “saling menyandera untuk saling melindungi” untuk hal-hal tercela, karena itu bukan sinergi antar Forkopimda sesuai pesan Presiden Jokowi dalam forum Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda seluruh Indonesia pada tanggal 13 November 2019 di Sentul, Bogor, supaya Pimpinan Daerah dalam Forkopimda bersinergi, saling membangun komunikasi yang baik agar tidak timbul masalah, jangan saling menggigit, apalagi saling menyandera untuk saling melindungi, itu bukan sinergi.

Baca Juga:  Bupati Matim Biarkan Pembodohan Pada Warga Luwuk dan Lengko Lolok

Masyarakat Sikka sudah lama tahu dan mempergunjingkan apa yang kalian lakukan, terutama tentang modus “saling menyandera untuk saling melindungi” sebagai gurita KKN di kalangan Pejabat Daerah, termasuk KKN, jual beli BB yang dilakukan oleh oknum Jaksa maupun oknum Polisi dalam banyak perkara, namun suara Masyarakat bahkan Pers tidak pernah didengar termasuk oleh Pimpinan Kejaksaan maupun Polri di Kabupaten. Ini adalah arogansi kekuasaan di daerah, Raja-Raja kecil di daerah yang merasa punya kekuasaan besar, jauh dari akses kontrol pusat sehingga bisa buat apa saja. (*)

Oleh; (Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi).