17 PPK, AMPPERA Dukung Polda NTT Tuntaskan Dugaan Korupsi Awololong

oleh -170 views
Dalam diskusi AMPPERA yang digelar di Taman Nostalgia, Jumat (13/03/2020) sekitar pukul 22.00 wita dihadiri oleh puluhan mahasiswa dan pemuda Lembata - Kupang.

KUPANG, suluhdesa.com – Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (AMPPERA) – Kupang mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)  Polda NTT untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dalam mega proyek destinasi wisata Awololong di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam diskusi AMPPERA yang digelar di Taman Nostalgia, Jumat (13/03/2020) sekitar pukul 22.00 wita dihadiri oleh puluhan mahasiswa dan pemuda Lembata – Kupang yang dipandu oleh Koordum Emanuel Boli menghasilkan beberapa kritik dan rekomendasi yakni:

Pertama, AMPPERA Kupang mendukung penuh Polda NTT untuk menuntaskan proses hukum kasus dugaan korupsi destinasi  Awololong Lembata sesuai perintah Undang-undang yang berlaku tanpa intervensi dari pihak apapun.

Baca Juga:  Devi Ndolu; Kasus Korupsi di Malaka Harus Diusut Tuntas

Kedua, AMPPERA mendesak Pemda Lembata untuk tidak melakukan upaya relokasi dan realokasi proyek Awololong Lembata demi menjaga status quo. Mengingat, proyek tersebut sedang dalam proses penyelidikan. Pemda Lembata didesak harus menaati proses hukum.

Ketiga, bahwa mundurnya 17 PPK di Lembata karena sering dipanggil Polres Lembata  dan Polda NTT diduga merupakan skenario busuk yang sedang dimainkan oleh oknum tertentu untuk menjepit progress APH. Karena menurut AMPERA, Polda NTT melakukan langkah-langkah hukum dugaan korupsi dalam mega proyek destinasi wisata Awololong Lembata  usai proyek itu di PHK dan diadukan oleh AMPPERA di Polda NTT dan dilaporkan oleh SPARTA di Mabes POLRI.

Baca Juga:  Samad Menahkodai DPD Partai Gelora Kabupaten Lembata

Keempat,  bahwa kasus Awololong tidak boleh ada intervensi dari siapapun untuk mengaburkan kasus atau melindungi pihak terkait yang diduga terlibat secara kolektif dalam dugaan korupsi destinasi wisata Awololong Lembata. Melainkan harus mendorong dan mendukung Polda NTT untuk menuntaskan kasus tersebut sesuai Undang-undang yang berlaku secara profesional.

Kelima, AMPPERA Kupang berkomitmen untuk terus fokus mengawal, mengontrol, dan mengawasi proses hukum Awololong di Polda NTT berbasis data-data yang telah dikantongi sampai tuntas.

Baca Juga:  Forum Wartawan NTT Lakukan Aksi Damai Tolak Kriminalisasi Terhadap Pers

Keenam, sejauh pengamatan AMPPERA, Polda NTT  tidak pernah menghambat atau mengintervensi PPK selama pelaksanaan proyek. Mereka dipanggil karena apabila proyek tersebut di PHK dan melanggar Undang-undang.

Ketujuh, AMPPERA  akan menyurati Presiden Jokowi, Kapolri, Kompolnas secara terbuka soal kondisi riil Kabupaten Lembata dari berbagai aspek.

Adapun hadir dalam diskusi Ketua PERMATA Kupang Hendrikus Hamza Langoday, Ketua AML Kupang Apolonia, H.B Laliehaq, Ketua AMMAPAI Kupang Raymundus Lima Tedemaking, Ketua Mawu Uyelewun Kupang Arso Bitung Raba, dan puluhan pemuda mahasiswa Lembata – Kupang. (Emanuel B/emanboli)