Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Mengapresiasi Badan Kepegawaian Negara Pusat

oleh -119 views
Kepala BKD Provinsi NTT Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si, berpose bersama Narasumber Bimtek dan para Assessor SDM Aparatur Provinsi NTT, Rabu (11/03/2020)

KOTA KUPANG, Suluhdesa.com – Dalam rangka memenuhi tuntutan profesionalisme Assessor SDM Aparatur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan Bimtek Pengembangan Metode/Instrumen Penilaian Kompetensi Manajerial, mulai tanggal 11 – 13 Maret 2020, bertempat di Hotel Sasando Internasional Kupang.

Delys Y. R. Abineno, S.IP, MHRM, ketua panitia kegiatan, menyampaikan bahwa bimtek ini sebagai jawaban atas adanya tuntutan atau permintaan  tim penilai kompetensi manajerial yang semakin tinggi. Keadaan ini menutut para assessor untuk terus menigkatkan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan publik terutama tugas penilaian. Dengan demikian,  bimtek ini sangat penting sebagai upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas assessor.

Lebih lanjut, Kasubid Jabatan Fungsional ini menggarisbawahi assessor harus menjalankan profesinya secara profesional dan berpegang teguh pada  prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam kode etik profesi Assessor SDM Aparatur.

Harapan dengan kegiatan ini, para assessor harus mampu memastikan penerapan nilai dan norma organisasi, membantu orang lain melakukan perubahan dan kemampuan untuk melihat kebutuhan jangka panjang orang dan institusi sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas korupsi dan memiliki spirit melayani.

Kegiatan Bimtek ini dibuka oleh Kepala BKD Provinsi NTT Henderina Sintinche Laiskodat, SP, M.Si, yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol.

Baca Juga:  Assessment Center Provinsi NTT Diakreditasi BKN Pusat

Di awal sambutannya, Kepala BKD menyampaikan kegiatan Bimtek ini sebagai langkah atau upaya  mengembang misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023, yakni Reformasi Biroraksi dimana para assessor yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Kepala BKD menegaskan sejak tahun 2010, Pemerintah Provinsi NTT telah mendorong terlaksananya reformasi birokrasi melalui  dukungan dari BKN dan kerjasama Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dimana BKN telah memfasilitasi Bimtek bagi para assessor, sedangkan  Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Tengah telah bekerjasama dalam beberapa kegiatan uji kompetensi yang dilaksankan di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Pada kesempatan tersebut, Henderina Laiskodat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Badan Kepegawaian Negara yang telah berkenaan melibatkan para assessor Provinsi NTT dalam berbagai kegiatan assessment seperti di Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Menurutnya, dua provinsi yang terakhir di atas memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya mereformasi birokrasi. Karena itu ia berterimakasih kepada BKN ketika para assessor terlibat dalam penilaian di dua provinsi NTT. Secara pribadi, ia mengungkapkan ini merupakan wujud kepercayaan BKN kepada para assessor Provinsi NTT sekaligus menjadi prestasi para assessor. Ini pula menjadi bukti assesor dapat tampil secara kompeten pada level nasional.

Baca Juga:  Assessment Center Provinsi NTT Diakreditasi BKN Pusat

Kepala BKD juga memaparkan potret atau kondisi Assessor SDM Aparatur saat ini. Dari 20 orang assessor yang didiklatkan oleh BKN pada tahun 2018, maka  seluruh assessor berjumlah 26 orang (Red, 6 orang didiklatkan lebih dahulu), dari jumlah tersebut baru 5 orang yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur.

Pihaknya juga berjanji akan  mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  untuk membuka formasi assessor secara bertahap karena  tingginya permintaan tenaga assessor untuk melayani assessement di 21/22 kabupaten/kota lingkup Provinsi NTT.

Henderina mengingatkan tujuan Bimtek ini agar  assessor semakin kompeten, profesional dan berkinerja. Ketika assessor ditugaskan dalam assessement harus menunjukkan pribadi yang profesional, mampu menjaga kredibilitas dan senantiasa diberdayakan baik oleh pemerintah kabupaten/kota maupun BKN Pusat.

Ia menambahkan, pengembangan diri yang berkelanjutan tanpa harus melalui Bimtek. Assessor dapat mengembangkan diri dengan membaca buku, berdiskusi degan sesama assesor dan ASN di institusi lain. Ia mengingatkan pula agar assessor tidak boleh puas dengan capaian saat ini dan terus mengasah kemampuannya. Karena ketika assessor melakukan assessment, nama lembagalah yang dibawa.

Baca Juga:  Assessment Center Provinsi NTT Diakreditasi BKN Pusat

Kepala BKD menyampaikan harapannya, pertama, melalui Bimtek assessor mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan penyusunan soal sesuai metode assessment center.

Kedua, ada bank materi atau metode yang digunakan sehingga banyak pilihan ketika menyelenggarakan assessment yang dibutuhkan pengguna.

Selain itu, ketiga, Kepala BKD meminta kepada narasumber BKN untuk membuka ruang bagi para assesor untuk mempraktekan apa yang mereka peroleh dalam Bimtek dengan tujuan sebelum para assessor turun ke lapangan, skill assessor ditingkatkan terlebih dahulu.

Sebelum menutup arahannya, kepala BKD memohon narasumber, Yules Sibarani, S.Sos, M.Si dari Pusat Penilaian Kompetensi BKN Pusat dapat membagikan ilmu sebanyak-banyak  bagi para assesor. Harapannya, sekembali dari kegiatan ini, mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai.

Turut hadir pada pembukaan kegiatan Bimtek Pengembangan Metode/Instrumen Uji Kompetensi Kepala Bidang Mutasi Agnes Ina Odjan, S.Sos, Kepala Bidang Disiplin dan Korpri Carolina M. A. Ondok, SH, Kesubid KOPRI Welem Ch. Henuk, S.Sos dan Kasubid Displin Yohanes M.V.P.R. Goring, SH serta para pejabat pengawas Bidang Pengembangan Pegawai. *** (Marvel)