Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan MA

oleh -435 views
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

JAKARTA, suluhdesa.com – Kenaikan iuran BPJS yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2020 lalu membuat banyak masyarakat mengeluh. Tak sedikit pula yang memutuskan untuk berpindah kelas demi meringankan iurannya.

Setelah diberlakukan, banyak pihak yang meminta peraturan tersebut dipertimbangkan kembali. Pihak yang telah mengajukan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan memutuskan untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan dengan iuran sebagai berikut:

Baca Juga:  LPSK; Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Silakan Ajukan Perlindungan

Iuran untuk peserta dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, naik dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000.

Iuran untuk peserta dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II, naik dari Rp. 51.000 menjadi Rp. 110.000.

Iuran untuk peserta dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I, naik dari Rp. 80.000 menjadi Rp. 160.000.

Baca Juga:  Rm. Benny Susetyo; Gotong Royong, Roh untuk Bangsa Hadapi Corona

Sidang putusan pembatalan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dilakukan oleh Supandi sebagai ketua majelis dengan Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota.

Alasan pembatalan tersebut karena didapati beberapa pasal yang bertentangan dengan UU Kesehatan. Selain itu, pembatalan ini juga dipertimbangkan dari perubahan Perpres yang telah ditetapkan.

Dilansir dari detik.com, juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro pada Senin (09/03/2020) mengungkapkan bahwa pasal 34 ayat 1 dan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Baca Juga:  Ansy Lema: Pertanian, Kedaulatan Pangan Kunci Kemajuan Bangsa

Dengan dibatalkan pasal tersebut, maka iuran BPJS Kesehatan kembali pada iuran semula. Selanjutnya, masyarakat juga masih menanti informasi teknis berkaitan dengan proses pembayarannya. (vrg/red)