Pemerintah Harus Menangkal Radikalisme di Wilayah NTT

oleh -410 views
Pemuda NKRI melaksanakan kegiatan Diskusi Publik mengusung tema “Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Ditengah Gempuran Ideologi Radikal”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Dikmas NTT, Kayu Putih, Kota Kupang, depan Resto Celebes, yang berlangsung sekitar pukul 11.00 wita dan dihadiri puluhan peserta pada hari Sabtu (07/03/2020)

KUPANG, suluhdesa.com – Pada hari Sabtu (07//03/2020), organisasi Pemuda NKRI melaksanakan kegiatan Diskusi Publik mengusung tema “Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Ditengah Gempuran Ideologi Radikal”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Dikmas NTT, Kayu Putih, Kota Kupang, depan Resto Celebes, yang berlangsung sekitar pukul 11.00 wita dan dihadiri puluhan peserta.

Dr. Hamzah Wulakada, S.P., M.Si diawal paparan materi mengatakan, semua tentang Bangsa Indonesia oleh para pendiri ‘dianggap’ telah terangkum dalam narasi Pancasila namun sebagai negara, hipotesisnya belum terealisir. Bangsa Indonesia masih terus mencari format ideal, bagaimana Bernegara Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya pergeseran ideologi itu masih ‘mungkin’ terjadi.

Ia menjelaskan, bernegara harus menyesuaikan dengan konsensus Pancasila, bukan Pancasila yang disesuaikan dengan perkembangan dalam bernegara. Narasi terkuat yang patut diakui adalah intisari Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Dosen Undana Kupang itu menuturkan, ide tentang NKRI itu telah hadir sejak Sumpah Pemuda (Tumpah Darah,; Tanah Air Indonesia, Bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia), dan karena pergeseran Bangsa menjadi Negara yang harus memiliki sistem nilai makanya Pancasila dihadirkan.

Sebagai bangsa yang merdeka, lanjut  Hamzah Wulakada,  harus dicarikan penciri dari entitasnya sendiri yaitu  Pancasila.

“Apakah Pancasila kontekstual dengan perubahan? Tergantung cara pengguna menjadikan Pancasila sebagai variabel pengubah. Persoalannya, kuatnya gempuran ideologi global telah melunturkan tingkat kepercayaan kita terhadap Pancasila dan bersamaan adanya ketidakmampuan penyelenggara sistem memberikan efek nyaman bagi pengguna,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Kupang periode 2004/2005 itu.

Menurut Wulakada, negara belum mampu menjadikan Pancasila sebagai variabel pengubah dalam bernegara sehingga timbulkan efek tidak nyaman,  tidak percaya, dan rakyat pun mencoba menjajaki alternatif lain dalam bernegara.

Baca Juga:  Kades Lakekun Utara; Saya Semangat Imbau Masyarakat Cegah Corona Karena Saya Sayang Mereka

Sementara itu, kata dia,  imperialism gaya baru melalui doktrin ideologi anti Pancasila menumpang misi globalisasi ingin meruntuhkan nilai Pancasila atau pergeseran nilai budaya.

Mengapa? karena Indonesia sangat strategis sehingga harus dikuasai melalui ekspansi ekonomi karena ketersediaan SDA. Bagaimana agar Pancasila tetap aktual ? memperkuat kualitas SDM,  pendidikan, meneguhkan karakter bangsa, menyelaraskan metode aktualisasi nilai dengan perkembangan zaman.

Kepada peserta, Hamzah menegaskan, aktualisasi Pancasila yang subjektif yakni ketaatan moral untuk melaksanakan Pancasila, kesadaran untuk melaksanakan  internalisasi nilai Pancasila, proses pembentukan kepribadian Pancasila, implementasi nilai.

Lalu, aktualisasi Pancasila yang objektif diintegrasikan dalam sistem nilai berkeyakinan, kuatkan konsensus, negara mampu menjamin kepercayaan rakyatnya sebagai bukti Pancasila yang lebih ideal untuk menyatukan kenyamanan bernegara.  Cara memahami dan mengamalkan Pancasila harus menyesuaikan dengan model kemajuan global. Model pembelajaran konsep berpancasila harus aktual seiring tuntutan globalisasi.

“Reaktualisasi nilai implementasi tentang Pancasila harus mengakomodir nilai konsep nilai lain yang  berbeda. Perkuat entitas lokal yang Pancasilais. Ruang lingkup akomodatif sistem bernegara harus mampu mengekang penyelenggara untuk patuh berpancasila dan memberikan keteladanan nilai Pancasilais,” tambahnya.

Doktor muda asal Kabupaten Lembata itu menjelaskan, kontekstualisasi Pancasila yakni keteladananbernegara,  kukuhkan keragaman entitas nilai kebangsaan Indonesia, kebebasan nilai dalam bernegara harus tetap menjadikan Pancasilas sebagai variabel pengubah, kedepankan keteladanan nilai dalam bernegara.

Selanjutnya, M. Zainal Fanani memaparkan, Pancasila dan agama memang berbeda secara esensi dan fungsinya kendati tidak  secara antagonistik. Pancasila adalah falsafah (hasil penggalian dan eksplorasi daya pikir manusia menggunakan kecermatan bernalarnya), adapun agama adalah wahyu ilahi (yang bersih dari campur tangan apapun dari manusia).

Baca Juga:  Pemprov NTT Beri Apresiasi untuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota

“Dalam hubungannya dengan cita-cita kenegaraan Indonesia merdeka, pancasila adalah “political philosophy” untuk menjawab masalah-masalah duniawi bangsa Indonesia dalam arti kenegaraan,” katanya mengutip tulisan Saifudin Zuhri, (1981: 54).

Radikalisme agama dan kelompok radikal menurut Zainal, berikut penjelasannya:

Pertama, radikal dalam keyakinan adalah kelompok yang menganggap selain kelompoknya sebagai kafir. Berbeda pandangan sedikit saja langsung dikafirkan. Termasuk kelompok ini yaitu kelompok takfiri.

Kedua, radikal dalam tindakan  adalah kelompok yang membunuh orang lain atas nama Islam. Mereka melakukan tindakan di luar hukum tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i. Termasuk kelompok ini yaitu kelompok jihadis.

Ketiga, radikal dalam politik adalah kelompok yang hendak mengganti ideologi negara dengan menegakkan Negara Islam dan/atau khilafah. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa.

“Ada yang mengkafirkan, membunuh, dan mau mengganti Pancasila ini yang paling berbahaya, apalagi kalau mereka merupakan jaringan transnasional,” jelas Zainal.

Ada yang hanya takfiri dan membunuh saja, tapi tidak main politik. Ada yang tidak takfiri dan tidak membunuh, tapi hanya mau mengganti ideologi negara.

Kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Lakpesdam, PW NU NTT itu menegaskan,  jika masih berada pada tahap radikal dalam keyakinan, maka harus dilakukan wacana tandingan. Jika sudah berupa tindakan, maka tindakan preventif tidak lagi cukup, namun perlu dilakukan penetrasi ke dalam kelompok tersebut. Jika sudah sampai pada gerakan politik, maka tidak bisa lagi dihadapi lewat kompromi politik karena ini sudah pertarungan ideologi.

Baca Juga:  Menteri Pertanian RI; Saya Siap Bantu Gubernur VBL Ubah NTT

Kemudian, perwakilan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) NTT, Radito memaparkan fakta-fakta lapangan penyebaran paham khilafah.

Ia mengatakan, HTI tetap menyebarkan paham radikalnya di tengah masyarakat Kota Kupang pasca dibubarkan, terutama di tengah mahasiswa.

Radito menyebutkan, mayoritas pengurusnya merupakan lulusan Undana, dan saat ini sedang melakukan perekrutan anggota dari kalangan mahasiswa Undana, UMK, Politeknik bahkan tingkat SMA dengan berbagai cara, melalui dakwah, Liqoh, menggunakan medsos.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat Kota Kupang dalam menangkal hal tersebut dengan cara tetap menumbuhkan sikap nasionalis berwawasan kebangsaan, mengajak mahasiswa yang diindikasi terpapar radikalisme menjadi nasionalis dan cinta tanah air.

Secara khusus, ia mengharapkan pihak MUI, Kemenag dan Ormas Keagamaan yang nasionalis aktif melakukan upaya deradikalisme melalui diskusi bimbingan rutin tokoh dan pengurus eks HTI dan memperluas kajian tentang islam yang benar di  masjid-masjid yang sering digunakan sebagai tempat penyebaran paham anti Pancasila.

Selain itu,  ia mengharapkan agar Universitas harus memperkuat mata kuliah Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air, serta membimbing kembali mahasiswanya yang anti pancasila untuk lebih memahami dan menjalankan nilai pancasila dalam kehidupannya, sekaligus tegas terhadap mahasiswa tersebut jika tetap berpaham anti Pancasila.

“Fakta penyebaran di lingkungan pemerintahan juga harus direspon oleh pemerintah kota atau provinsi untuk membersihkan instansi pemerintah dari ASN yang terpapar radikalisme,” tegasnya.

Dirinya sangat berharap agar seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah harus ikut serta dalam berpartisipasi menangkal perkembangan radikalisme di wilayah NTT khususnya di Kota Kupang.

“Upaya deradikalisasi merupakan kunci utama, terutama melibatkan MUI dan Kemenag serta Ormas Keagamaan Nasionalis dan Agamis yang memiliki kemampuan keagamaan guna melawan doktrin HTI yang selalu memanfaatkan doktrin agama versinya untuk tujuan politik mengubah NKRI.  Doktrin hanya bisa dilawan dengan doktrin,” imbuhnya.

Adapun kegiatan tersebut ditutup dengan  deklarasi Pemuda Benteng Pancasila yang dipandu oleh Dr. Hamzah Wulakada, S.P., M.Si. (Emanuel Boli/Red)