Pemuda Batak Bersatu Unjuk Rasa di MA, Tuntut Pencabutan Peraturan 2 Menteri

oleh -563 views
Pemuda Batak Bersatu (PBB) bersama ormas dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat Menggugat (PMR) melakukan aksi demo menuntut Mahkamah Agung (MA) agar mencabut Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006 di halaman gedung MA, Jl. Merdeka Utara No. 9 Jakarta Pusat pada hari Selasa (03/03/2020).

JAKARTA, suluhdesa.com – Pemuda Batak Bersatu (PBB) bersama ormas dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat Menggugat (PMR) melakukan aksi demo menuntut Mahkamah Agung (MA) agar mencabut Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006.

Aksi tersebut bertempat di halaman gedung MA, Jl. Merdeka Utara No. 9 Jakarta Pusat pada hari Selasa (03/03/2020) siang, bertemakan: “Judicial Review Pasal 13 dan 14 Peraturan Bersama 2 Menteri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Kerukunan Umat Beragama dan Syarat Pendirian Rumah Ibadat.”

Dalam aksi, Ketua Umum PBB Lambok F.Sihombing, S.Pd melakukan orasi, mengkritisi Peraturan 2 Menteri itu ‘intoleransi’.

“Kami Pemuda Batak Bersatu, anti intoleransi. Jangan persulit pendirian rumah ibadah. Kami meminta Mahkamah Agung agar mencabut serta membatalkan Peraturan 2 Menteri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, Pasal 13 dan 14. Menurut kami, pasal itu membuat gaduh masyarakat. Cabut Peraturan 2 Menteri. NKRI Harga mati,” teriaknya.

Pada kesempatan itu juga, Lambok pun mengumandangkan yel-yel PBB. “Pemuda Batak Bersatu. Satu Rasa. Satu Jiwa. NKRI.. Harga Mati,” pekiknya.

Baca Juga:  Mensos; BST Direncanakan Lanjut Hingga Desember

Senada dengan Lambok, Koordinator PMR, Daniel Tirtayasa sebut gugatan uji materi yang diajukan lawyer PMR sudah diterima MA. “Gugatan kita sudah diterima MA. Gugatan peraturan 2 menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (03/03/2020) malam.

Lanjut Tirtayasa, aksi demo berjalan lancar. “Puji Tuhan aksi kita berjalan dengan baik. Hadir sekitar 500 orang, dari unsur elemen masyarakat Muslim, Katolik, Kristen dan yang lain-lain juga. Ada dari Pemuda Batak Bersatu, ada yang datang dari Medan langsung, ada dari Kalimantan, Manado. Ada teman-teman dari Cilegon juga datang langsung ke Jakarta,” bebernya.

Di akhir pembicaraan, Tirtayasa memberi apresiasi terhadap pendukung aksi. “Saya atas nama PMR, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua elemen masyarakat yang berdiri bersama tadi siang. Kiranya MA dapat segera mencabut Peraturan 2 Menteri tahun 2006. Pasal 13 dan 14. Terimakasih,” harapnya.

Seperti diketahui, peraturan 2 menteri yang dimaksud adalan peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di masa pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).

Baca Juga:  OJK Keluarkan Buyback Saham Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

Peraturan ke dua menteri, nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 TAHUN 2006: Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 13: (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14 (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Baca Juga:  Petrus Selestinus; Membebaskan Napi Oleh Yasonna Laoly Karena Corona Adalah Insubordinasi

Pasal-pasal itu ditengarai sebagai penyebab keributan di sejumlah tempat ketika dilakukan pengurusan izin rumah ibadat. 

Pemuda Batak Bersatu (PBB) sangat mengecam kejadian tersebut.  PBB yang memiliki motto; Toleransi, Solidaritas, Rukun dan Gotong Royong, sudah jelas menolak dan siap melawan yang namanya intoleransi.

“Negara Republik indonesia ini berdiri kokoh karena keberagaman. Kami siap menurunkan massa lebih banyak lagi jika aspirasi ini tidak didengarkan. Kami menegaskan agar Peraturan 2 Menteri No. 8 dan 9 passal 13, dan 14 dicopot,” tutup Lambok. (fwl/fwl)