Musrenbang Jangan Hanya Dijadikan Formalitas Kegiatan Tahunan Saja

oleh -353 views
Pemerintah Kecamatan Malaka Tengah, kabupaten Malaka, Provinsi NTT menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, di ruangan aula kantor Kecamatan Malaka Tengah Senin (10/02/2020).

MALAKA, suluhdesa.com – Pemerintah Kecamatan Malaka Tengah, kabupaten Malaka, Provinsi NTT menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, di ruangan aula kantor Kecamatan Malaka Tengah Senin (10/02/2020).

Musrenbang tersebut dipimpin langsung oleh Camat Malaka Tengah Eduardus Bere Atok dan dihadiri oleh Anggota DPRD Malaka Henri Melki Simu, Maria Fatima Seuk Kain, Bernadeta Luruk, Kapolsek Malaka Tengah Iptu Sirimau, Danramil 1605-04 Betun Kapten Inf Wagino, perwakilan BP4D Martinus Bere, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas PUPR,  dan dihadiri seluruh Kades dan masyarakat se-Kecamatan Malaka Tengah.

Camat Malaka Tengah Eduardus Bere Atok berharap pada prinsipnya MusrenbangCam itu merupakan forum antara pemangku kepentingan stakeholder.

“Jadi, di sini kan ada kepentingan – kepentingan yang harus  diakomodir seperti anggota DPRD Malaka dari segi pelaksanaan politis hasil aspirasi dari masyarakat dari hasil reses disampaikan di sini dan kalau tidak ada melalui media lain. Pada intinya kita berusaha mengakomodir berbagai usulan yang prioritas dari tiap desa ke tingkat kabupaten,” kata Eduardus.

Baca Juga:  Bupati Malaka Pesan Kades Manlea untuk Menjaga Masyarakat

Menurut Eduardus juga, “dengan kita mengundang dari berbagai macam pihak diharapkan supaya mengerucut perencanaan karena perencanaan ini guna menjawab persoalan dari masyarakat  dengan kehadiran beberapa stakeholder dan masyarakat bisa saling melengkapi jika ada kekurangan,” tandasnya.

Ketika ditanyai mengenai usulan dari tiap desa dan masyarakat terkait jalan raya, bantuan rumah layak huni,dan air bersih, Edo sapaan akrabnya mengatakan “kami dari kecamatan hanya memfasilitasi namun dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D)  harus berusaha untuk mengakomodir usulan dan selanjutnya Pemerintah Kecamatan berusaha untuk memastikan hingga tahap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) apakah diakomodir atau tidak,” tukasnya.

Baca Juga:  Cegah Corona, Kendaraan Dinas Kabupaten Malaka Ditahan Dishub dan Dilarang Keluar

Pada tahun 2019 yang dipenuhi hanya Drainase kebutuhan pertanian, kesehatan yaitu penanganan stunting , pendidikan seperti pembangunan ruang belajar.

Edo Berharap Kepada BP4D agar bekerja lebih profesional setiap Musrenbang jangan hanya dijadikan formalitas kegiatan tahunan saja tapi harus betul – betul merupakan ajang penyerapan aspirasi, jangan hanya mengecewakan masyarakat, karena masyarakat setiap tahun merasa hanya buang waktu untuk menghadiri Musrembang.

“Kalau tidak diakomodir hanya bicara hingga berbusa, kalau tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.

Baca Juga:  Pemkab Malaka Apresiasi Perbaikan Jalan di Fatuahu Oleh Anggota DPRD

Terpisah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Martinus Bere, kepada media ini mengatakan “saya mewakili Kepala BP4D untuk mengikuti MusrenbangCam ini. Beberapa usulan sudah kami catat dan usulan yang belum diakomodir pada tahun 2019 lalu akan diakomodir semua sehingga tahun 2021 bisa di akomodir. Semoga apa yang diusulkan masyarakat semua bisa terealisasi,” tukas Manjo.

Anggota DPRD Dapil Satu Malaka Tengah,Kobalima dan Kobalima Timur diantaranya Bernadeta Luruk,  Henri Melki Simu,Maria Fatima Seuk Kain Bernadeta Luruk, yang mewakili Anggota DPRD Malaka Dapil Satu menjelaskan bahwa, usulan pada tahun ini harus diakomodir, oleh dinas teknis, agar para kepala desa rajin datang pada setiap MusrenbangCam.

“Jangan hanya dijadikan ajang musyawarah yang tidak ada hasil,” ujar Luruk. (edi.s/edi.s)