LUMAJANG, suluhdesa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lumajang, Senin (10/02/2020). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin dan membahas Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap 6 Raperda Kabupaten Lumajang Tahun 2020.
6 Raperda dimaksud antara lain Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru, Raperda Perusahaan Umum Daerah Semeru, Raperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Lumajang, Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dan Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam nota penjelasannya menyampaikan, sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 diatur bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditetapkan dengan Perda dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah. Perusahaan Umum Daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden maupun hasil privatisasi.
“Proses peralihan hukum BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang maupun jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten Lumajang berdasarkan tara kelola perusahaan yang baik,” jelas Bupati.
Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan bahwa permintaan layanan telekomunikasi dan informasi yang sangat tinggi diikuti dengan keberadaan menara telekomunikasi dihadapkan pada masalah lokasi menara telekomunikasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakteraturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi.
“Sehingga perlu dilakukan pengendalian utamanya dengan penetapan zona menara yang mengatur penempatan menara agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum serta kontribusi finansial bagi pembangunan perekonomian daerah melalui Retribusi Daerah,” jelasnya.
Selain seluruh anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, dalam Rapat Paripurna tersebut dihadiri juga oleh Sekda Kabupaten Lumajang, Kapolres Lumajang, Dandim 0821 Lumajang, Danyon 527/BY, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, Perwakilan Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, serta OPD-OPD terkait. (dandykrisindrawan/dandy)
