Desa, Dana Desa, Bumdes dan Pengelolaannya

oleh -629 views
Ilustrasi

OPINI, suluhdesa.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desa dalam Peraturan Menteri dimaksud, terkait terminologi desa.   Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai institusi pemerintah terkecil; memiliki wewenang dalam melaksanakan tupoksi Pemerintah Nasional sebagai bagian dari turunan daerah tertentu. Upaya pelaksanaan ini, merupakan bentuk afiliasi lembaga pemerintah dalam mewujudkan tujuan Negara, yakni mensejahterakan masyarakat. Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, terlepas dari saham politik atau titipan agar terpenuhi atensi masyarakat dalam pesta akbar rakyat.

Sejak era Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 telah melakukan terobosan baru, berupa anggaran “Dana Desa”. Berdasarkan data Kemendes, penyaluran dana desa Tahun 2015 sebesar Rp. 20, 67 Triliun dengan persentase penyerapannya 82, 72 %, tahun 2016 sebesar Rp. 46, 98 Triliun dengan persentase penyerapannya 97, 65 %, tahun 2017 sebesar 60 Triliun dengan persentase penyerapannya 98, 54 %, tahun 2018 sebesar 60 Triliun  dengan persentase penyerapannya sekitar 99 % dan tahun 2019 sebesar 143 Triliun dengan persentasenya sekitar 99 %. Sehingga terhitung lima tahun terakhir (2014-2019)  pemerintah mengeluarkan 330 Triliun (laporan Kemendes, 16/12/2019).

Dengan adanya Dana Desa, Pemerintah mencatat terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,8 juta penduduk atau 51, 2 % pada tahun 2018.  Dari angka 1, 8 juta penurunan terlihat bahwa di perkotaan tercatat 580. 000 dan di pedesaan mencapai 1,2 juta penduduk. Angka penurunan kemiskinan ini lebih banyak dari capaian sebelumnya yang tercatat 1, 19 pada tahun 2017.

Baca Juga:  Kepala Desa Numponi Gunakan Dana Desa 320 Juta Di Bidang Kesehatan

Presiden Joko Widodo menyampaikan terkait Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020,  pada (09/01/2020) akan mencapai jumlah Rp. 72 Triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh Rp. 960 Juta. Mekanisme penyalurannya dibagi tiga tahap yakni tahap Pertama pada Bulan Januari sebesar 40 %, tahap Kedua pada Bulan Maret sebesar 40 % dan tahap Ketiga pada Bulan Juli sebesar 20 %. Diperkuat oleh Sonny Harry B. Harmadi selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, bahwa pemerintah sepakat menyalurkan Dana Desa pada Tahun 2020 sesuai PMK No. 205/PMK. 07/2019 terkait Anggaran Dana Desa Tahun 2020.

Pemerintah juga pada Tahun 2020 ini, akan mengusulkan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Upaya totalitas pembangunan dari pemerintah yang berorientasi terhadap  kelayakan hidup masyarakat, maka terbentuklah aturan demi menindaklanjuti tata kelola Anggaran Dana Desa secara optimal, sistematis dan berdasarkan prosedural. Perhatian pengelolaan tersebut, lahirlah Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 142 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah ditetapkan di Jakarta pada (13/02/2015), kemudian telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 296 pada (18/02/2015).

Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Bumdes adalah badan internal usaha desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Artinya modal untuk  pengelolaan Bumdes adalah  anggaran dari Dana Desa itu sendiri. Rujukannya adalah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 bagian kedua pasal 135 ayat 1 bahwa modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

Baca Juga:  110 KK di Desa Babotin Terima BLT Tahap II

Terkait modal inilah, menyebabkan terbelahnya persepsi terkait pengelolaan yang tidak transparan oleh masyarakat. Karenanya,  demi menghindari kemacetan, yang berimbas pada tidak stabilnya pengelolaan, yang berpeluang besar terhadap berjamurnya ambisi korupsi, maka Bumdes harus lahir dari kehendak seluruh warga desa melalui musyawarah desa (musdes). Sebab musdes adalah forum tertinggi di tingkat desa. Merujuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 88 Ayat 1 bahwa pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa.

Kemudian diperkuat di dalamnya (UU No. 6 Tahun 2014) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bagian Satu Tentang Pendirian dan Organisasi Pengelola pada Pasal 132 Ayat 2 bahwa Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penetapan kesepakatan musyawarah/hasil keputusan  musyawarah desa, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Lihat (Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6). Termaktub juga  tentang eksistensi Bumdes dalam lingkup desa, pada  Pasal 132 Ayat 3 bahwa organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa.

Unit terkecil (desa) telah diberikan kebebasan membentuk/mendirikan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 Ayat 1 menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tetapi kemudian peluang pengelolaan terhadap Anggaran Dana Desa yang diprioritaskan ke Bumdes, terdapat kurang kemandirian objektivitas dana, akibat kekuatan sanksi yang lemah. Sehingga kontribusi terhadap desa yang merupakan pembiayaan dari Dana Desa ke Bumdes tersebut, capaiannya kurang optimal. Lihat (Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 5 Tahun 2015 Pasal 9).

Meskipun telah terlihat jelas bahwa tujuan mendirikan Bumdes, diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 3 tujuan pendirian Bumdes, antara lain;

  1. Meningkatkan perekonomian desa.
  2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
  3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
  4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
  5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
  6. Membuka lapangan kerja.
  7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan,
  8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
Baca Juga:  Istri Jadi Kades Taaba, Suami Sekdes, Paman Kandung BPD, Adik Bendahara; Ada Pembangunan “Rumah Hantu”

Ketimpangan pengelolaan Dana Desa ke Bumdes, mungkin adanya kesengajaan atau tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Pemerintah Desa, dalam perekrutan anggota Bumdes sehingga tujuan dan kesejahteraan masyarakat desa seolah dikesampingkan.  Hal ini dapat terbaca berdasarkan rapat terbatas soal Dana Desa di istana, Jakarta (11/12/2019).  Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ada 2.188 BUM Desa mangkrak atau tidak beroperasi. Ada 1670 BUM Desa yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakan ekonomi desa. Kemudian Sekretaris Jenderal forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan, mengatakan Bumdes ini sekedar dibentuk setelah itu tidak dikelola dengan baik.

Beberapa Contoh Kasus Pengelolaan BUM Desa yang Tidak Optimal

Pada Tahun 2015 di Pekanbaru, Rusmini, Bendahara BUM Desa, Desa Lalang Bertuah, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dijerat hukuman 4 tahun penjara.

Pada tahun 2016, M. Mulyadi mantan Direktur Bumdes Desa Simpang Empat, Kabupaten Banjar dijerat hukuman 18 bulan atau 1,5 tahun penjara.

Berdasarkan pemberitaan melalui media sosial, awal dan pertengahan Tahun 2017  sebanyak 215 Kepala Desa tertangkap akibat dari kesalahan pengelolaan Dana Desa. Kemudian pada (10/2017) ada lebih dari 900 Kepala Desa yang ditangkap. Artinya bahwa pada Tahun 2017 begitu banyak Pemerintah Desa yang mungkin terjebak dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Oleh karena itu sebagai sarana utama dalam pengelolaan anggaran tersebut perlu adanya keterampilan, skill,  penguasaaan manajemen organisasi desa, profesionalisme ber administrasi, penetapan anggota pembantu tugas yang terpercaya, serta transparansi anggaran dari setiap elemen Pemerintah Desa. Kementerian Desa, PDTT pada Juli 2018 menyampaikan, jumlah Badan Usaha Milik Negara (Bumdes) seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa. Untuk itu, saking banyaknya Bumdes, kontrol pemerintah mungkin sangat sulit menjangkau hingga ke pelosok negeri. Tetapi tentu saja Pemerintah Nasional hanya dengan perwakilan tangan pengawasan, membantu kerja-kerja mereka.

Semoga pada Tahun 2020 ini, semua Perangkat Desa bersih dari KKN, dengan satu semboyan kekompakan bahwa kejujuran adalah martabat luhur pribadi untuk desa. (*)

Oleh; Ramadhan Abdullah (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang-Penulis Opini, Artikel, dan Esai).