Sidang Lanjutan Perkara Bendungan Temef Hadirkan Ahli Dedy Manafe

oleh -471 views
Sidang lanjutan perkara bendungan Temef di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berlangsung di Pengadilan Negeri Soe pada hari Selasa, (4/02/2020).

SOE, suluhdesa.com – Sidang lanjutan perkara bendungan Temef di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berlangsung di Pengadilan Negeri Soe pada hari Selasa, (4/02/2020).

Sidang dipimpin Hakim Ketua Wempi William James Duka, SH, M., Hum berlangsung selama empat jam. Dimulai sekitar pukul 14.00 wita sampai pukul 18.20 wita.

Sidang dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Penggugat berjalan alot dan menegangkan.Terlihat saling debat antara ahli dan para kuasa tergugat.

Penggugat menghadirkan ahli Dedy R. C. H. Manafe, SH., M., Hum yang juga sebagai Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.

“Ahli dihadirkan untuk didengar keterangan terkait hukum agraria,” jelas kuasa penggugat Akhmad Bumi, SH dalam menjawab pertanyaan hakim ketua William James Duka.

Dedy Manafe pengasuh mata kuliah Hukum Agraria dan Politik Hukum Agraria dan mengajar di Fakultas Hukum Undana Kupang sejak tahun 1994.

“Sudah banyak hasil penelitian dan jurnal terkait agraria yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Undana Kupang dan ahli terlibat dalam penelitian termasuk bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2007 terkait hak ulayat di TTS,” jelas Dedy menjawab pertanyaan Hakim Ketua.

Lanjut Dedy “terkait hak ulayat, perlu dimulai dari relasi rakyat, berangkat dari teori kontrak sosial. Hak menguasai kepada negara dan hak milik kepada rakyat. Hak milik ada dua: hak milik yang bersifat individual dan hak milik adat. Hal ini sesuai pasal 3 jo pasal 5 UUPA. Yang menyatakan negara mengakui adanya hak ulayat sepanjang masih ada.

Baca Juga:  Meski Berdamai, Penggunaan Aparat di Besipae oleh Pemprov NTT Tidak Dibenarkan

Untuk melihat masih ada atau tidaknya hak ulayat dilihat dari apakah masih adanya struktur adat, masih ada tanah adat dan masih ada hukum adat?

Jika masih ada maka negara mengakuinya sesuai pasal 3 jo pasal 5 UUPA.

“Struktur adat, ada 3 fungsi. Fungsi kehidupan untuk kesatuan masyarakat adat, fungsi pertahanan dan fungsi ritual masyarakat adat,” jelas Dedy dalam menjawab pertanyaan Hakim Ketua William James Duka.

Kuasa Penggugat Akhmad Bumi, SH melontarkan beberapa pertanyaan kepada ahli.

“Ahli tadi telah menerangkan detail terkait konsepsi tanah adat dalam perspektif UUPA. Terus pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Yang menjadi obyek hak ulayat adalah semua tanah dalam masyarakat hukum adat. Tidak mudah melihat untuk mengetahui secara pasti hak ulayat tersebut. Nah, misalnya tanah adat si A atau si B kalau negara melalui pemerintah telah mensyahkan tanah adat tersebut, apakah hal itu identik dengan negara telah mengakuinya? tanya Bumi yang juga mantan Calon Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 ini.

Baca Juga:  Kabupaten TTS Zona Merah Covid-19, Bupati SBS Minta Perketat Perbatasan

Dedy berpendapat sesungguhnya tanah ulayat itu semenjak Indonesia merdeka sudah diakui dalam konstitusi kita.

Dalam konstitusi, disitu dikatakan, negara mengakui pemerintahan swapraja dan kesatuan masyarakat adat, ketika konstitusi di amandemen kemudian hal itu diatur dalam pasal 28i.

Dengan demikian secara konstitusi, negara mengakui hak-hak milik kesatuan masyarakat adat.

Dalam konteks relasi rakyat dan negara sesuai konstitusi, negara mengakui hak masyarakat adat sejak Indonesia merdeka, itu secara makro.

Secara mikro tanah masyarakat adat si A atau si B misalnya yang telah disahkan, itu berarti negara telah mengakui hak ulayat masyarakat adat tersebut, dan itu merupakan pengakuan hak secara administrasi oleh negara.

Tapi secara politik sejak tanggal 16 Agustus 1945 negara sudah mengakui adanya swapraja dan hak-hak kesatuan masyarakat adat yang di dalamnya ada tanah ulayat dan hukum adatnya.

Bumi meminta ketegasan ahli terkait pengesahan negara melalui pemerintah atas tanah adat itu, apakah sah? Dedy menyatakan sah.

Bumi melanjutkan dengan pertanyaan. Penciptaan hak atas tanah yang ada dalam hukum tanah nasional berasal dari konversi atau perubahan hak-hak yang lama sejak berlakunya UUPA. Mengutip pendapat Prof. Budi Harsono, jika tanah adat tersebut diperoleh sebelum berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 dan yang memiliki hak itu warga negara Indonesia, maka itu berlaku seterusnya dan jangka waktu pengesahan selama 20 tahun sejak berlakunya UUPA. Tapi jika yang bukan warga negara Indonesia, maka haknya dikuasai oleh negara. Terkait dengan tanah milik negara, apakah negara dapat memiliki hak atas tanah atau dengan pelekatan hak milik negara?

Baca Juga:  Proses Hukum yang Merekam dan Membagikan ke Publik Insiden Ibu-Ibu Bertelanjang Dada di Besipae

Dedy menjelaskan “negara tidak memiliki hak atas tanah (hak milik, red.) tapi negara memiliki hak mengusai. Hak mengusai secara teknis diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 jika itu terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” jelas Dedy.

Bumi masih mencecar ahli dengan pertanyaan berikut. Menurut ahli, apakah pendaftaran hak atas tanah itu hak atau kewajiban? Misalnya si A memiliki tanah, tapi belum mendaftar. Konsep pendaftaran tanah, itu hak atau kewajiban?

Dedy menjelaskan terkait pendaftaran tanah, hak itu ada pada rakyat dan kewajiban itu ada pada negara.

“Namanya hak menurut hukum boleh digunakan dan boleh tidak di gunakan hak tersebut. Jadi pendaftaran tanah itu hak bukan kewajiban,” tegas Dedy.

Niko selaku Kuasa tergugat III Gubernur NTT melontarkan pertanyaan pada ahli.

Seseorang memiliki tanah mulai ujung timur sampai perbatasan kabupaten Kupang. Didalam sudah banyak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Bagaimana menurut ahli?

Dedy menjelaskan, jika itu tanah ulayat, orang yang mendapatkan hak atas tanah tersebut apakah memperoleh dari pemilik ulayat atau tidak? Jika tidak dan tidak ada persoalan hukum, di sinilah letak kearifan lokal masyarakat adat kita. (yohanpulang/red.)