Politikus Bukan Binatang

oleh -297 views
Ilustrasi

OPINI, suluhdesa.com – Isu politik dengan segala dinamikanya belakangan ini menjadi topik yang menarik untuk  diperbincangkan. Bukan tanpa sebab, tahun ini sebanyak 9 kabupaten se-NTT akan melangsungkan pilkada serentak.  Alhasil, aktivitas politik kian deras membanjiri masyarakat tidak hanya door to door tetapi juga melalui kanal-kanal media cetak dan elektronik. Fenomena ini hendak mengafirmasi ajaran filsuf Aristoteles bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk politik (zoon politicon) untuk menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial (ens sociale).Tentu saja ini merupakan suatu kecenderungan sosial yang tak dapat dihindari oleh manusia. Lantas apakah politik itu?

Tulisan ini berkiblat ke arah kemerosotan makna politik yang dipicu oleh ulah aktor politik yang gila jabatan serta rakus kekuasaan. Dari tahun ke tahun khalayak Indonesia mendapati wajah kontestasi politik yang buruk. Hakikat politik yang suci dibuat babak belur dalam hingar bingar aneka intrik perebutan kekuasaan yang tak beradab. Para politikus yang dipanggil untuk menerjemahkan kiprahnya dalam dedikasi kepada hidup masyarakat keseluruhan, malah lebih mementingkan diri dan golongan demi tampuk kekuasaan. Cara berpolitik macam ini tidak lain adalah ajang mempertontonkan kepincangan dari sebuah kesempitan cara berpikir. Sebuah cara berpolitik yang sakit dan jahat, yang berakibat pada rendahnya martabat politik negara Indonesia.

Watak murahan aktor politik spesies ini tidak sulit untuk ditemui dalam kontestasi politik. Mereka bergerombolan dan biasanya mereka mengklaim diri sebagai yang baik, benar, paling rasional, pribumi, anti asing dan menuding yang lain di luar kelompok mereka sebagai yang sesat, kafir, bodoh, non-pribumi, PKI dan lain sebagainya. Bahkan lebih mirisnya lagi menyuarakan untuk tidak mendoakan atau memakamkan jenazah yang berbeda pilihan politik (beruntung kasus yang terakhir belum terjadi di NTT). Berpolitik tipe ini merupakan proses pendangkalan makna politik identitas yang amat menyedihkan. Paul Ricouer menyebutnya sebagai politik durjana untuk membedakannya dengan politik rasional sebagaimana dalam esainya tentang paradoks politik. Atau oleh Mohandas K. Gandhi dikategorikan sebagai salah satu dosa sosial, yakni politik tanpa  prinsip kemanusiaan.

Baca Juga:  HPSN di Labuan Bajo; Pejabat, Artis dan Masyarakat Membaur Perangi Sampah

Politik sejatinya adalah perkara tata kelola hidup bersama demi mewujudkan bonum commune (kebaikan bersama) dalam kehidupan negara. Karena itu politik in se baik adanya. Akan tetapi perlu dicermati bahwa cakupan ruang politik begitu amat luas mengenai kedalaman pengalaman hidup manusia,karena itu bagi penulis untuk berpolitik tidak semata-mata berada pada tataran intelektual (Intellectual Quotient) tetapi juga perasaan (Emotional Quotient) dan disempurnakan dengan kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient).  Artinya berpolitik sebagai seorang peribadi yang utuh agar jangan sampai terperosok dalam kenaifan, karena dunia politik memang dekat dengan kenaifan sebagaimana diungkapkan oleh filsuf Nietzche. Apalagi dalam konteks negara Indonesia yang diberkati dengan kekayaan identitas bangsa yang amat beragam. Perbedaan yang tidak disikapi dengan baik akan menjadi senjata untuk saling tuduh hingga bunuh.

Dalam kerangka negara Pancasila yang mengusung filosofi persatuan, berpolitik yang adab adalah dengan mengedepankan aspek kemanusiaan. Lobi-lobi politik yang terjadi harus terikat penuh padanya. Prinsip kemanusiaan inilah yang menjadi dasar tak tergoyahkan untuk menampilkan politik sebagai sebuah rahmat khusus dalam penyelenggaraan negara. Bukan cuma menjadi dasar, melainkan sekaligus juga menjadi jiwa untuk memberikan pencerahan akan kepastian hakikat politik. Pada poin ini mengandaikan setiap aktor politik merupakan pribadi yang utuh. Di mana keterlibatannya bermuara pada memanusiawikan tata kelola hidup manusia dalam makna yang sedalam-dalamnya. Intinya mengupayakan relasi antar manusia yang menampilkan rasa hormat dan solidaritas manusiawi, membela prinsip-prinsip keadilan, persahabatan, mempromosikan fairness or equality dalam pertarungan politik yang acap kali berada dalam situasi penuh ketegangan.

Mari sekali lagi menyimak filsuf Aristoteles, bahwa politik adalah cetusan kesempurnaan kodrat sosialitas, rasionalitas sekaligus moralitas manusia. Politik hanya berarti politik sejauh ketiga kodrat ini berdiri seimbang. Lantas bagi penulis dalam politik yang baik orang berpolitik dengan kombinasi intelektual, perasaan dan spiritualitas. Tidak hanya mengedepankan salah satu diantara ketiganya untuk menghindari terjadinya homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lain) seperti bahasa seorang Thomas Hobbes filsuf empiris modern itu. Mengandaikan kodrat yang lain dikesampingkan, bukan sebuah keniscayaan politik semata-mata menjadi panggung atau arena pertunjukan watak agresif, egoistik, superior, primitif dan atau barbarisme brutal yang kemudian menyematkan nama binatang pada sebagian makhluk bernama manusia terutama aktor politik.

Baca Juga:  Kemendagri Minta Pemda Segera Laksanakan Permendagri 20 Tahun 2020 Terkait Penanganan Corona

Binatang sudah pasti hanya menggunakan insting dalam beraktifitas dan hidup bergerombol terbatas. Jangan melulu berinsting dalam berpolitik, karena manusia bukan binatang. Cara politik yang beradab dapat menghantar bangsa ini pada demokrasi yang sesungguhnya, bukan sebuah demokrasi semu hasil produksi hipokrisi yang sistematis karena terkesima oleh kedangkalan dan kepalsuan (misalnya hoax yang hari-hari ini menjamur bak cendawan dimusim hujan). Demokrasi utuh dapat terbentuk ketika para aktor politik sanggup mewujudkan model kekuasaan yang bertanggung jawab kepada kepentingan masyarakat. Maka kita boleh berharap akan masa depan Indonesia yang cerah. Indonesia yang mempesona. Ibu pertiwi yang makmur.

Baca Juga:  Kampung Watu; Rumah Saya

Akhirul kalam, sebagai pelaku peradaban sudah semestinya masing-masing dari kita berjuang menjadi pribadi yang utuh secara intelektual, perasaan dan spiritual, sehingga kita (manusia Indonesia) pantas mendaku diri sebagai makhluk berakal dan berbudi serta adil lagi beradab. Agar jelaslah ke mana arah peradaban bangsa ini membujur. Sembari kita (masyarakat NTT) berharap mendapatkan pemimpin ideal dan politukus yang baik, jujur, benar dan bertanggung jawab dalam pilkada yang akan datang. Salam. (*)

Oleh: Eman Roman (Alumni Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)