Dorong Revisi UU ASN Disahkan, KNASN Yakin Jokowi – Ma’ruf Amin Tepati Janji

oleh -338 views

JAKARTA, suluhdesa.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019-2024 pada Selasa (17/12/2019).

DPR telah menetapkan sebanyak 247 RUU Prolegnas jangka panjang tahun 2020-2024. Dari 247 itu sebanyak 50 RUU dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2020.

Menurut Ketua Umum Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) Lian Sani NK, momen selanjutnya sangat penting agar revisi UU ASN dapat disahkan pada tahun 2020.

“Permasalahan tenaga non-ASN yang menjadi pekerja pelayanan publik KNASN memperjuangkan perubahan atas UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi dasar negara kita sila kelima dalam Pancasila,” kata Lian Sani kepada Netralnews melalui pernyataan tertulisnya, Rabu (18/12/2019).

Baca Juga:  Kunjungi BNPB, Wapres Ma'ruf Amin Minta Semua Warga Taati Imbauan Pemerintah

Menurutnya, substansi dari Revisi UU ASN tersebut adalah merupakan suatu hal yang mutlak dan harus direalisasikan mengingat proses legislasi yang sudah berjalan sejak periode November 2016.

“KNASN terus mengawal di mana ada empat nomenklatur yang diperjuangkan di antaranya adalah PTT, honorer, tenaga kontrak dan pegawai tetap non-PNS yang mengabdi secara terus-menerus, bahkan  ada yang dengan masa kerja di atas 15 tahun agar bisa diperjelas status kepegawaiannya menjadi PNS melalui verifikasi dan validasi data,” lanjut Lian Sani.

Jadi Revisi UU ASN bukan hanya untuk satu golongan/kategori, jika ada yang berbicara Revisi UU ASN hanya untuk satu golongan saja, maka beliau belum memahami isi dari draft Revisi UU ASN yang telah ditandatangani oleh 9 Fraksi yang telah menjadi inisiatif DPR RI pada tanggal 15 Januari 2017.

Baca Juga:  Video Dua ASN di Kabupaten Manggarai Barat Berkelahi Saat Jam Kerja

Masih menurut Lian Sani, Untuk prosesnya revisi UU ASN ini sudah keluar surat Presiden dan telah terjadi pembahasan terhadap menteri terkait. Hanya saja, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) belum diberikan oleh pemerintah sebagai dasar pembahasan tingkat I di DPR RI.

“Kemarin, 17 Desember 2019, KNASN mengawal Sidang Paripurna DPR RI, hanya saja tidak seperti biasanya pengesahan Sidang Paripurna kali ini di DPR RI tidak dibarengi untuk Prolegnas Prioritas dikarenakan Badan Musyawarah DPR RI memberikan perintah dilakukan dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI di masa sidang yang akan datang,” katanya.

Baca Juga:  Gubernur NTT: ASN Harus Berpikir Luar Biasa

Pada prinsipnya, KNASN yang juga bergabung di Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) terus mendorong Revisi UU ASN yang berkeadilan untuk segera disahkan bukan hanya menjadi prolegnas prioritas saja di Tahun 2020.
Lian Sani menegaskan bahwa KNASN yakin dan percaya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan merealisasikan janji kampanyenya.

“KNASN yakin Jokowi-Ma’ruf akan realisasikan janji kampanye mereka untuk pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) di mana salah satunya adalah adanya kejelasan status kepegawaian pelayanan publik di Pemerintahan Republik Indonesia melalui disahkannya Revisi UU ASN yang berkeadilan,” pungkasnya. (Taat Ujianto/adn/Saf)