Penetapan Kades Eka Jaya Terpilih Digugat di Pengadilan TUN Kupang

oleh -966 views
Foto di Pengadilan TUN Kupang para Kuasa Hukum Firma ABP bersama Calon Kepala Desa Eka Jaya Yansenius Kay

ALOR, suluhdesa.com – Pemilihan Kepala Desa Eka Jaya, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi NTT menyisakan banyak persoalan, termasuk persoalan hukum.

Penetapan Calon Kepala Desa Eka Jaya Nomor Urut 1 atas nama Ayub Stevanus Saddu Sally, SH sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Eka Jaya periode 2019-2025 melalui Surat Bupati Alor Nomor; 140/321.DPMD/2019 tanggal 16 September 2019 berbuntut sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Yansenius Kay, Calon Kepala Desa Eka Jaya Nomor urut 3 saat di temui wartawan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Senin, (16/12/2019) menjelaskan jikalau “penetapan Calon Kepala Desa Eka Jaya Nomor Urut 1 atas nama Ayub Stevanus Saddu Sally, SH sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Eka Jaya periode 2019-2025 melalui Surat Bupati Alor Nomor; 140/321.DPMD/2019 tanggal 16 September 2019 kami gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Kami sudah daftarkan gugatan surat Bupati Alor tersebut sebagai obyek sengketa di Pengadilan TUN Kupang.”

“Penetapan Ayub Stevanus Saddu Sally, SH sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Eka Jaya oleh Bupati Alor melanggar hukum, cacat dan tidak wajar. Kami Menemukan banyak masalah karena banyak prosedur pemilihan yang ditempuh dengan tata cara curang. Kami sudah sampaikan keberatan, tapi keberatan kami tidak diindahkan,” lanjut Yansen.

Yansen menyebutkan Panitia Penyelenggara tingkat desa tidak menyiapkan daftar hadir untuk memastikan jumlah surat suara, jumlah wajib pilih dan jumlah peserta pemilih yang hadir untuk memberikan suara dalam tempat pemungutan suara.

Baca Juga:  Kunker ke Sikka, Gubernur VBL Harapkan Kerja Sama Gereja Dengan Pemerintah

Menurut Yansen terdapat nama-nama warga masyarakat desa lain di dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang tidak berdomisili di Desa Eka Jaya dan panitia penyelenggara memberikan kesempatan untuk memilih.

“Terdapat pemilih dibawah umur yang nama terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) dan salah satu diantaranya menjadi saksi salah satu calon kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025. Daftar Pemilih Tetap (DPT) direkayasa dan dirahasiakan kepada masyarakat, para saksi dan bakal calon kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025,” ungkap Yansen.

Khusus bagi panitia penyelenggara, namanya walaupun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Eka Jaya tetapi ikut memilih, selanjutnya seluruh administrasi Pilkades di kerjakan oleh salah satu Calon Kepala Desa Eka Jaya periode 2019- 2025. Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masyarakat secara umum dan Calon Kepala Desa Eka Jaya Periode 2019-2025.

“Kedapatan pada saat pencoblosan, 1 (satu ) pemilih memasukan dua surat suara sekaligus dalam kotak surat suara pemilihan kepala desa Eka Jaya. Ada juga pemilih sekaligus menjadi saksi pada TPS 02 Dusun II Kapas dan yang bersangkutan terbukti merupakan anak di bawah umur (belum mempunyai hak pilih) tapi ikut memilih. Pengguna DPT oleh Panitia Pilkades Eka Jaya direkayasa oleh panitia, yang mengakibatkan warga Desa Eka Jaya merasa resah karena seharusnya namanya ada di DPT tetapi tidak didata dalam DPT. D
DPT juga dirahasiakan, tidak disosialisasikan dan tidak disampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa dan masih banyak lagi. Hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor; 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,” imbuh Yansen.

Baca Juga:  Empat Desa Peduli Stunting di Kabupaten Kupang Mendapat Penghargaan

Yansen juga mengatakan bahwa, “kami ajukan keberatan kepada pihak berwenang tapi tidak di indahkan, untuk soal proses sampai dengan hasil pemilihan telah kami protes bertahap mulai dari panitia pemilihan sampai ajukan protes kepada pak Bupati. Karena tidak di indahkan, kami putuskan untuk membawa masalah ini ke Pengadilan. Kami sudah percayakan masalah ini melalui kuasa hukum kami Firma Hukum ABP di Kupang. Kami ada 3 orang yang menggugat yakni; Calon Nomor Urut 2 Merianus Weny Gerimu, Calon Nomor Urut 3 saya sendiri dan Calon Nomor Urut 4 Melianus Yalla.”

Bisri Fansyuri LN, SH dari Firma Hukum ABP selaku kuasa hukum ketiga calon Kepala Desa tersebut saat ditemui di Pengadilan TUN Kupang membenarkan telah mendaftar gugatan atas penetapan Kepala Desa Eka Jaya terpilih.

Baca Juga:  Warga Mokel Morid di Manggarai Timur Terima Masker, Kades Berto: Pemdes Peduli

“Kami sudah daftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara; 103/G/2019/PTUN-Kpg tanggal 16 Desember 2019. Penetapan Kepala Desa terpilih Desa Eka Jaya di Alor sudah menjadi obyek sengketa. Segala tindakan hukum terkait Kepala Desa Eka Jaya tidak boleh dilakukan termasuk pelantikan sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Masa melantik Kepala Desa yang masih dalam obyek sengketa? Itu melanggar hukum,” tukas Bisri.

Camat Pantar Tengah Agustinus B. Laa, S.Sos saat dikonfirmasi, Senin melalui telepon seluler membenarkan adanya Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pantar Tengah dan berlangsung pada tanggal 20 Juli 2019 di 8 desa.

“Tetapi 2 desa bermasalah yakni Desa Eka Jaya dan Desa Bagang. Masalah pemilihan di Desa Eka Jaya, ketiga Calon Kepala Desa Eka Jaya mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil pemilihan sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Bupati Alor yakni tanggal 22, 25 dan 26 bulan Juli 2019. Atas keberatan tersebut telah kami selesaikan pada tingkat Kabupaten yakni pada tanggal 28 Oktober 2019, kemudian menetapkan Kepala Desa Terpilih di Desa Eka Jaya Ayub Stefanus Saddu Saly, S.H. Kami di kecamatan hanya sifatnya melanjutkan instruksi dari Bupati,” pungkasnya. (Azis/red.)