Lamban Membayar Insentif Guru, Kadis P Dan K NTT Dinilai Tidak Mampu

oleh -1.450 views
Adrianus Oswin Goleng ( Ketua PMKRI Kupang), dan Veki Tameon ( Tokoh Muda Kabupaten Kupang)

KUPANG, suluhdesa.com – Terkait adanya keluhan para guru honor komite dan guru yayasan tidak tetap tentang honor atau insentif dari Bulan Juni hingga Bulan Desember 2019 yang belum dibayarkan dan sangat lamban proses pencairannya oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT, memantik reaksi dari semua pihak.

Reaksi dan desakan supaya Dinas P Dan K Provinsi NTT dalam hal ini Benyamin Lola sebagai Kadis untuk lebih serius dan memiliki sikap empatik kepada para guru dalam membayar insentif mereka datang dari Adrianus Oswin Goleng (Ketua PMKRI Kupang) dan Veki Tameon (Tokoh Muda Kabupaten Kupang).

Baca Juga: https://suluhdesa.com/2019/12/03/insentif-guru-lingkup-dinas-p-dan-k-provinsi-ntt-dibayar-desember-ini/

Oswin dan Veki pada Rabu (4/12/2019) pukul 19.00 wita lewat pesan Whatsapp yang dikirimkan ke Redaksi Media SULUHDESA.COM menyampaikan rasa hormat mereka untuk para guru dan mengecam keras lambatnya sikap Dinas P Dan K Provinsi NTT dalam memperhatikan kesejahteraan para guru.

Oswin dan Veki mengatakan jikalau berbicara soal guru adalah sesuatu yang serius, penting dan mendesak, tidak boleh disepelekan. Guru adalah pelita harapan yang kesehariannya mencerdaskan kehidupan bangsa ‘pembuka jalan menyibak gelap’, di pundaknya mengemban tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik.

“Dengan guru generasi muda boleh memperoleh pengetahuan, wawasan juga tersemai nilai-nilai luhur menuju peradaban. Oleh karena itu jangan sesekali meremehkan nasib guru. Mereka harus dihargai dan diposisikan secara terhormat, bila tidak maka kata orang Kupang “kiamat su dekat”. Ucap Oswin.

Sedangkan Veki mengungkapkan bahwa persoalan nasib dan kesejahteraan guru lebih khusus honorer hampir dikeluhkan tiap daerah, tidak pernah absen: upah jauh dari standar mininum, tunjangan tak menentu, sertifikasi profesi, PHK dan lama kontrak. Padahal Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Joseph Nae Soi telah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan NTT yang tertuang dalam visi misi strategis, karena memang secara nasional pendidikan kita berada diposisi ketiga terbawah, dan itu belum bergeser sampai sekarang, entah sampai kapan.

Baca Juga:  Terima kunjungan Parmusi NTT, Ini Pesan Danrem 161/Wira Sakti

“Keseriusan Pemprov NTT dinyatakan dengan kebijakan menaikan alokasi anggaran pendidikan, pengadaan fasilitas, sarana prasarana, sertifikasi pengajar, juga menaikan insentif yang hampir mendekati standar upah minimum regional (UMR) guna menjamin kesejahteraan dan produktivitas.” tandas Veki.

Keduanya menjelaskan jika untuk Tahun 2019 ada alokasi anggaran 49 Miliar untuk Kesra dan tambahan insentif bagi guru honorer.

Baca Juga:  Marius Minta OTG, ODP dan PDP di NTT Harus Jaga Diri

“Hal ini perlu kita apresiasi, namun keseriusan ini tidak tercermin melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT sebagai pelaksana dan yang menaungi para guru honor komite dan guru yayasan tidak tetap pada SMA/SMK/SLB.” sambung Oswin dan Veki.

Menurut Oswin dan Veki, keluhan atas lambannya pemberian insentif yang sudah menjadi kewajiban Dinas P Dan K NTT, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Diberitakan dibeberapa media massa bahwa para guru yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT mengeluhkan insentif yang menjadi hak mereka belum dibayarkan. Ini bukan kali pertama, pada Bulan Januari-Bulan Mei 2019 sempat dibayarkan namun terjadi mulai Bulan Juni-Bulan Desember honor para guru ini lamban dicairkan. Saat dikomplain, alasan dari dinas terkait masih berkelit dengan jawaban yang sama, yakni ” masih pendataan, menunggu penyempurnaan, sedang koordinasi, menunggu pelengkapan administrasi”.

Oswin dan Veki juga mengatakan bahwa pada kondisi ini kita maklum karena memang ada masa transisi pengalihan wewenang ke provinsi.
Namun Ironisnya, hari ini (rentang waktu Juni- Desember) jawaban masih sama dan hanya berputar seperti ” nanti, sementara, menunggu saja”. Alasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT terlambat membayar karena masalah pendataan.

“Menurut kami, ini adalah alasan yang tidak masuk akal, sebab kurun waktu enam bulan mestinya masalah administrasi sudah selesai bila dilakukan secara serius dan bertanggung jawab. Kita bisa menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan NTT tidak mampu menyelesaikan persoalan dan membunuh karakter serta cita-cita guru yang merupakan pengajar anak bangsa. Jadi wajar kalau publik menaruh curiga terhadap Dinas P Dan K NTT yang sengaja menunda pembayaran. Kami berharap Gubernur NTT jangan diam. Harus segera melakukan evaluasi kinerja Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan NTT karena ini bukan baru pertama kali terjadi,” ujar Oswin dan Veki.

Oswin dan Veki pun menyoroti kinerja komisi V DPRD Provinsi NTT dan mempertanyakan sejauh mana peran pengawasan.

Baca Juga:  Tim LP3KD Provinsi Papua Barat Bangun Koordinasi Bersama Panitia Pesparani Nasional II di Kupang

“Oleh karenanya untuk menyelesaikan polemik ini dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan koordinasi dengan SMA/SMK/SLB untuk merampungkan data secara terpadu dan sesegera mungking merealisasikan insentif guru honorer. Ayo para guru lawan mafia yang menahan gaji kalian,” pungkas Oswin dan Veki. (fwl/fwl)