Insentif Guru Lingkup Dinas P Dan K Provinsi NTT Dibayar Desember Ini

oleh -12.581 views
Drs. Benyamin Lola, M. Pd Kepala Dinas P Dan K Provinsi NTT

KUPANG, suluhdesa.com – Para guru honor komite dan para guru yayasan tidak tetap yang mengajar di SMA/SMK/SLB di seluruh kabupaten yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT mengeluhkan insentif mereka yang belum dibayarkan sejak Bulan Juni hingga Bulan Desember.

Menurut informasi yang diperoleh Media SULUHDESA.COM, kuat dugaan dana tersebut dipending atau didepositokan di bank oleh dinas terkait sehingga hak para guru ini tidak dibayarkan selama 7 bulan untuk 547 guru sekolah negeri, 200-an guru sekolah swasta, dengan total jumlah guru honor komite dan guru yayasan tidak tetap adalah 874 lebih yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Padahal saat ini sudah memasuki akhir tahun 2019.

Salah seorang guru honor yayasan tidak tetap pada sebuah SMA di Kabupaten Lembata yang meminta namanya tidak dituliskan, kepada Media SULUHDESA.COM, mengaku kecewa dengan sikap Dinas P Dan K Provinsi NTT yang terkesan cuek dan malas tahu dengan kondisi para guru.

“Ini tunjangan sudah kecil tetapi lama sekali mau bayar. Kami coba tanya mereka bilang dana belum ada. Terus kami para guru ini mau makan apa. Ini juga mau natal dan tahun baru tetapi dinas belum beri jawaban jelas. Apakah kami harus pergi mengemis di dinas? Dinas P Dan K Provinsi NTT tolong lebih peka dengan kami yang di daerah juga. Jangan menuntut guru untuk harus penuhi jadwal mengajar tetapi hak guru tidak diperhatikan,” katanya kesal.

Drs. Benyamin Lola, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT saat dikonfirmasi Media SULUHDESA.COM di ruang kerjanya di Kantor Dinas P Dan K di Jalan Jenderal Soeharto No.57, Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, pada Senin (2/12/2019) pukul 13.00 wita menepis dugaan tersebut.

“Jikalau terkait dengan gaji guru saya mau berikan gambarkan fokusnya ke insentif guru honor komite dan insentif guru yayasan tidak tetap. Khusus untuk insentif ini terakhir telah dibayarkan sampai Bulan Mei tetapi bukan berarti kita tidak ada progres. Beberapa waktu terakhir sudah diproses ada yang sudah sampai ke Oktober ada yang September. Khusus untuk insentif karena bersamaan dengan itu, kita memproses juga TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) untuk guru PNS yang jumlahnya sekitar 8000-an. Sedangkan insentif itu 11.000-an sehingga tidak bisa jalan sekaligus,” Jelas Benyamin.

Baca Juga:  Politikus Bukan Binatang

Benyamin mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kesulitan karena keterbatasan tenaga dan perubahan-perubahan data di lapangan yang perlu disesuaikan.

“Sehingga terakhir memang Mei tetapi saya tidak tahu secara pasti sekarang kita sudah ada pada posisi bulan apa tetapi proses untuk pembayaran insentif tetap kita usahakan untuk membayarnya. Sampai Desember kita upayakan tuntas, entah itu insentif atau pun TTP untuk guru PNS. Di samping itu kita bayar gaji regular untuk tenaga honor provinsi dan guru-guru PNS.
Guru-guru yang mengeluh ini mereka adalah guru honor yayasan dan komite. Mereka mengajar di sekolah-sekolah menengah atas seperti SMK/SMA/SLB,” jawab Benyamin.

Benyamin mengatakan untuk solusinya Bulan Desember ini dituntaskan. Tidak akan ada yang tersisa dan dugaan para guru dipending itu tidak benar tetapi Dinas P Dan K Provinsi NTT mempunyai kendala teknis tentang perubahan data di lapangan.

“Kita tidak serta merta mencairkan insentif ini sehingga kita harus meminta perubahan data di lapangan untuk disesuaikan. Untuk diketahui bahwa dalam perjalanan ada yang berhenti, lulus PNS, ini tidak mungkin kita proses pada Januari sampai Desember semuanya sama. Ada yang mungkin meninggalkan tugas. Nah ini harus kita lihat. Kemarin sampai Mei kita sudah bayar tapi perubahan pada Bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Desember kita harus ikuti sehingga kalau data ini sudah ada kita bayar sesuai kondisi. Tetapi itu masih ada yang keliru, saya tidak mengatakan semua beres tapi ada satu dua yang keliru karena kita sudah didesak waktu data masuk tetapi ada kekeliruan, nah ini kita upayakan meminimalisir jangan sampai kita membayar semua yang tidak berhak sehingga menjadi persoalan,” ujar Benyamin.

Saat ditanyai tentang besarnya jumlah insentif untuk para guru ini, Benyamin menyampaikan, “untuk besaran insentif bagi guru tidak tetap yayasan 300 ribu rupiah/bulan sementara guru honor komite 409 ribu rupiah/bulan.”

Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi dari guru honor komite dan guru yayasan tidak tetap, seperti: minimal telah 2 tahun bekerja dan dilihat besar honor atau gaji yang diterima total yang menjadi penerimaan guru tersebut dalam sebulan. Kalau untuk guru honor komite maksimal menerima honor mulai 100.000 rupiah hingga 1.300.000 rupiah. Pada batasan ini bisa guru itu mendapat 400 ribu tetapi jika gajinya di atas 1.300.000 rupiah, maka tidak akan dapat.

Baca Juga:  Guru, Berhentilah Mendidik Manusia Seperti Katak Dalam Tempurung

Untuk guru tidak tetap yayasan honornya 100.000 rupiah hingga 1,400.000 rupiah atau di bawahnya sampai maksimal. Jadi kalau gaji 1,4 juta rupiah masih berhak mendapat insentif itu, tetapi lebih dari 1,4 juta rupiah guru itu tidak bisa mendapat insentif yang dimaksud.

Menurut Benyamin, Filosofi dari pemberian insentif ini sebenarnya adalah untuk berupaya mendekatkan penghasilan dari guru honor komite/guru tidak tetap yayasan ke upah minimum provinsi.

“Kita upayakan supaya kalau bisa pendapatan rendah bisa naik mendekati upah minimum provinsi walau pun dalam kenyataan masih jauh dari harapan. Kita coba untuk bagaimana kita berikan besar kepada para guru yang penghasilan kecil. Teorinya gampang akan tetapi ketika implementasi kita mengalami kesulitan karena ada 13.000 guru dengan variasi pendapatan yang berbeda. Bagaimana kita bisa menghitung secara personal terhadap yang 13.000 ini, kecuali ada sistem yang dikembangkan tapi dalam waktu yang singkat tidak mungkin kita lakukan itu sehingga kita pakai patokan sebagaimana rencana awal 300 ribu untuk guru yayasan tidak tetap dan 400 rbu untuk guru honor komite. Jadi kalau seandainya kita bisa terapkan filosofi ini secara baik yang paling rendah pendapatannya dia harus mendapat tambahan insentif lebih tinggi sampe kepada tingkat tertentu sehingga mereka memperoleh penghasilan bisa rata pada tingkatan tertentu. Tetapi hal ini yang tidak mudah dan ternyata sangat bervariasi. Dari 13.000 guru itu ada yang 30 ribu/bulan, ada yang 2 juta/bln, ada yang 3 juta/ bulan bahkan pada sekolah-sekolah yang mampu guru itu bisa mendapat gaji 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah,” tukas Benyamin.

Lanjut Benyamin, ada banyak keluhan atau pandangan dari masyarakat bahwa masih banyak guru yang tidak dapat insentif. Yang tidak dapat insentif ini dia tidak memenuhi kriteria pendapatan dari pendapatan maksimal untuk guru komite 1,3 juta dan untuk guru yayasan tidak tetap 1,4 juta rupiah. Atau guru itu bisa saja baru masuk sehingga belum dua tahun mengabdi. Supaya mendapat insentif seperti ini harus diatas 2 tahun mengabdi karena anggaran yang disediakan terbatas.

Baca Juga:  Hari ini, Gubernur VBL Sampaikan Desain Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

“Kalau kita mau masukkan semua kita kekurangan uang. Kalau cukup kita bayar. Sedangkan untuk guru tetap yayasan menjadi tanggung jawab yayasan,” kata Benyamin.

Ketika ditanya mengapa ada tunjangan tambahan untuk guru PNS? Benyamin menjawab kalau tunjangan tambahan penghasilan sebenarnya perlakuan dalam keberadilan yang dalam tanda kutip bahwa urusan pendidikan menengah masuk menjadi urusan provinsi. Pegawai provinsi itu sudah menerima tunjangan tambahan penghasilan dari provinsi.

“Baru pada tahun 2019 tunjangan tambahan itu berlaku pada guru PNS dan juga PNS fungsional umum yang bekerja di sekolah karena dia merupakan bagian dari pegawai provinsi. Hal yang sama juga baru diberlakukan untuk pemberian tunjangan akhir pensiun. Kalau sebelumnya hanya 5 juta rupiah saat ini menjadi 25 juta rupiah. Jadi guru gaji pensiun itu diproses khusus PNS berlaku di lingkungan PNS provinsi. Ketika urusan itu diserahkan dari kabupaten ke provinsi tidak ada pembiayaan. Dari kabupaten yang dialihkan orang dan urusan dilimpahkan ke provinsi sehingga biayanya tinggal tetapi orang dan semua urusannya di provinsi sehingga pemerintah provinsi dalam keberadaan itu harus melakukan efisiensi supaya bisa membiayai ini semua,” beber Benyamin.

Kata Benyamin, tambah urusan tambah masalah. Tambah orang (guru) biaya tidak ada sehingga tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 baru diberikan dalam kondisi keuangan yang memungkinkan dari PAD/DAU.

Disela wawancara dengan Media SULUHDESA.COM, Benyamin Lola menelepon Ijah Bendahara Dinas P Dan K Provinsi NTT untuk menanyakan kepastian kapan dana itu akan dicairkan sehingga insentif para guru ini dapat dibayarkan.

“Iya Bapak kami akan proses untuk Bulan Juni-Bulan November. Hari ini (Senin, 2/12/2019) dan besok (Selasa, 3/12/2019) sudah dicairkan,” Jawab Ijah sang bendahara.

Di akhir obrolan, untuk para guru yang dibantu dana insentif dari Dinas P Dan K Provinsi NTT, Benyamin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT selalu berupaya membantu para guru mendapat tambahan penghasilan walaupun kesulitan yang dihadapi adalah verifikasi data sebab banyak sekolah tidak melaporkan data guru.

“Saya mengajak kita semua untuk mensyukuri. Jangan lihat besarnya. Ini perhatian Provinsi NTT untuk para guru. Ke depan kita upayakan supaya ini bisa dinaikan,” tutup Benyamin. (fwl/fwl)