PWRI NTT Hadir Memberitakan Kepentingan Masyarakat

oleh -508 views
Piter Kembo

KUPANG, suluhdesa.com – Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) sudah hadir di NTT dan kehadirannya bertujuan melindungi dan memberdayakan anggotanya melalui penguatan kapasitas jurnalistik dan mendukung kapasitas ekonomi jurnalis agar jurnalisnya terampil dan profesional dalam tugas tetapi juga mandiri dan sejahtera secara ekonomi.

Demikian papar Ketua DPD PWRI NTT saat jumpa pers bersama media di salah satu kantin Kantor Gubernur NTT pasca pertemuannya dengan Karo Humas NTT, Marinus Djelamu dan Wakil Gubernur NTT pada Jumar (22/11/2019).

Kehadiran PWRI di NTT, lanjut Piter Kembo, selain bertujuan peningkatan kapasitas jurnalistik dan mendukung kemandirian dan kesejahteraan ekonomi wartawan, juga memajukan kaderisasi kepemimpinan PWRI dan individu anggota PWRI di masyarakat.

Dalam maksud itu PWRI juga membangun kemitraan dengan instansi pemerintahan dan swasta.

Dengan pemerintah, PWRI hadir sebagai corong yang memberitakan kepentingan masyarakat dan memberitahukan kepada pemerintah jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat dan atau yang terlupakan oleh pemerintah.

Mengapa demikian? lanjut Piter, karena apa yang belum dikerjakan pemerintah belum tentu berarti pemerintah tidak mau. Bisa saja karena pemerintah lupa oleh karena banyak faktor seperti; sistem program dan urusan Daerah yang bayak serta admnistrasi yang harus diselesaikan sebelum sebuah program dieksekusi.

Piter Kembo juga menambahkan bahwa tugas PWRI bukan hanya mengayomi dan membela wartawan secara perorangan/individu. PWRI membela jurnalis yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tetapi dianggap salah oleh pihak lain.

Baca Juga:  Dinas Pertanian Provinsi NTT dan BPTP NTT Gelar Temu Lapang Jagung Hibrida

PWRI hadir tidak untuk menjadi lembaga luar biasa di daerah karena PWRI yakin ada banyak lembaga yang bernaung dibawah lembaga pers selain PWRI.

Dewan Pers juga mengenal PWRI dan PWRI akan resmi mendaftarkan diri secara di Dewan Pers setelah munas PWRI tahun depan (2020). Setelah itu ada pembentukan dan pemetaan dewan pengurus PWRI di tingkat DPD diseluruh Indonesia.

“PWRI punya kemitraan yang baik dengan Dewan Pers Indonesia dan bahkan didukung Dewan Pers sebab ia juga menjunjung tinggi nilai ketaatan dan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945.” Ungkap Piter Kembo.

Menurut Ketua DPD PWRI sekaligus maestro budaya dan seniman NTT itu, ada sekitar 36 lembaga media di NTT yang tergabung di PWRI dimana 70% diantaranya adalah media online dan ada sejumlah wartawan.

Masing-masing media mengatur dirinya sendiri secara internal dan PWRI tidak mencampuri urusan internal masing-masing media.

Pendekatan PWRI fokus pada individu wartawan/jurnalis anggota PWRI, yang ketika sudah menjalankan tugasnya secara baik dan profesional tetapi oleh pihak lain dianggap salah dan atau bermasalah.

Artinya ketika ada jurnalis yang bermasalah tetapi bukan anggota PWRI dan medianya tidak terdaftar sebagai keanggotaan PWRI, maka jurnalis tersebut diurus oleh medianya sendiri.

Baca Juga:  Matutina; SBS, ABS dan YBS Tidak Tersangkut Dugaan Korupsi Bawang Merah di Malaka

Piter juga menjelaskan bahwa misalkan ada media dengan tiga wartawan dan masing-masing mereka memilih bergabung di organisasi wartawan yang lain selain PWRI, itu hak dan pilihan bebas masing-masing jurnalis. PWRI hanya fokus pada jurnalis yang merupakan anggota PWRI.

“Tetapi kalau pimpinan medianya mau supaya semua wartawannya ada dibawah naungan PWRI ya kita terima.” Tegas Piter. Semua organisasi wartawan itu baik, lanjut Piter, karena semuanya menjalankan amanah undang-undang pers dan profesi serta etika jurnalistik. Tinggal dijalankan atau dikelola saja secara baik.

Nama PWRI sudah ada dari dulu. Tetapi PWRI secara hukum masih tergolong muda karena baru memiliki legalitas ditahun 2014 lalu. Namun PWRI memiliki wartawan-wartawan senior dipusat dan di daerah yang kaliber dan produktif.

“Sebagai Ketua DPD PWRI NTT, saya siap “mengamankan” jurnali-jurnalis yang tergabung dalam keanggotaan PWRI. Maksud dari mengamankan ialah memberi pelatihan-pelatihan khusus jurnalistik dan keterampilan usaha ekonomi serta perlindungan hukum.” Tandas Piter Kembo.

Dua aktifitas itu akan dikerjakan secara bersama oleh dewan pers dan PWRI dalam spirit kemitraan.

Sementara ini proses pengurusan legalitas DPD PWRI sudah sampai di KESBANGPOL dan sudah diterima.

Baca Juga:  Sah, SMSI dan AMSI Jadi Konstituen Dewan Pers

Ketua DPD PWRI NTT juga membeberkan telah bertemu Wakil Gubernur NTT, Yoseph A. Naesoi dan KABAG Humas Setda Provinsi NTT, Marinus Djelamu pada Jumat (22/11/2019) dan memberitahukan keberadaan PWRI di NTT.

“Mereka menyambut baik dan setuju kalau PWRI ada di NTT untuk membangun NTT dan Indonesia.” Papar Piter Kembo.

Setelah pelantikan nanti program awal kita, lanjut Piter, adalah pelatihan jurnalistik sekaligus UKW karena setiap jurnalis harus memiliki sertifikasi kewartawanan. Setelah itu kita lakukan pemberdayaan ekonomi jurnalis mengingat sering kita temukan wartawan-wartawan kita bermasalah dan akar masalahnya karena lembaganya kurang menjamin kesejahteraan.

“Saya ingin memberitahukan kepada publik NTT bahwa kami PWRI ada di NTT untuk mendukung program pembangunan masyarakat NTT dan pembangunan Indonesia. Wujud kongkrit kami adalah menulis yang benar dan sesuai kepentingan masyarakat. Kemudian memperbaiki kehidupan ekonomi setiap anggota PWRI.” Tegas Piter Kembo.

Terkait visi Pemda NTT hari ini adalah NTT Bangkit dan NTT sejahtera melalui parawisata sebagai prime mover economy, Ketua DPD PWRI NTT itu menegaskan bahwa PWRI mendukung pemerintah dan siap bekerjasama dengan Pemerintah. Namun PWRI tetap profesional dan independen karena PWRI tidak punya kepentingan politik dengan pemerintah atau organisasi politik mana pun. (kos//kos)