Jokowi Targetkan Indonesia Menjadi Negara Maju Di Tahun 2025

oleh -845 views
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato dalam pelantikannya sebagai presiden periode kedua di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2019) sore

JAKARTA, suluhdesa.com – Presiden Jokowi menyebut tahun 2025 Indonesia akan maju dengan capaian 320 Juta Rupiah Perkapita Per Tahun. Oleh karena itu fokus kerjaNya dilima tahun kedepan adalah pembangunan SDM dan perbaikan infrastruktur serta penyederhanaan regulasi dan birokrasi bahkan transformasi ekonomi.

Demikian penyampaian Jokowi dikesempatan pidato pertamanya setelah diambil sumpah/dilantik sebagai Presiden Indonesia periode kedua bersama Wakil Presiden RI Prof, Dr, KH. Ma’ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI pada Hari Minggu Sore tanggal 20 Oktober 2019.

Jokowi membeberkan bahwa target atau cita-cita kerja pemerintahannya di tahun 2025 Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia [=ditahun 2025] telah menjadi negara maju dengan pendapatan yang dihitung mencapai 320 Juta Rupiah Perkapita per tahun atau 27 Juta Rupiah perkapita per bulan.

“Mimpi kita di tahun 2045 mendatang Produk Domestik Bruto [PDB] Indonesia mencapai 7 Triliun Dolar AS dan Indonesia sudah masuk ke tingkat 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0 %. Kita harus menuju kesana. Kita sudah hitung-hitung dan target kita masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai.” Tandas Presiden Jokowi.

Namun, lanjut Jokowi, semua itu tidak datang secara otomatis dan mudah. Tetapi harus disertai kerja keras dan kerja cepat serta kerja produktif seluruh komponen bangsa.

Menurutnya dalam dunia yang penuh resiko dan dinamis serta sangat kompetitif kita harus terus mengembangkan cara-cara baru dan nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.

Jokowi menarik contoh rutinitas yang monoton dari pengalamanNya tahun pertama di Istana Negara pada periode pertamaNya sebagai presiden [2014-2019]. Saat momentum halal bihalan tahun pertama, sang protokoler memintanya berdiri di satu sudut tertentu yang telah disiapkan.

Baca Juga:  Pangdam IX/Udayana Pimpin Pengamanan VVIP Kunker Presiden RI di Labuan Bajo

Di tahun kedua disuruh lagi berdiri di tempat yang sama tetapi Jokowi menampik karena menurutnya jika diikuti terus-menerus akan menjadi kebiasaan di titik yang sama dan itu akan dianggap sebagai aturan dan kalau diteruskan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.

Mendobrak rutinitas adalah satu hal dan meningkatkan produktifitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita.

Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses tetapi harus berorientasi pada hasil yang nyata.

“Saya sering mengingatkan para menteri bahwa tugas kita tidak hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati pembangunan.” Beber Jokowi.

Jokowi mengisahkan bahwa seringkali birokrasi melaporkan kepadanya ‘bahwa program sudah dijalankan dan anggaran telah dibelanjakan serta laporan akuntabilitas telah dibuat. Kalau ditanya jawabnya ‘program sudah terlaksana pak.’ Tetapi setelah cek di lapangan ternyata masyarakat belum menerima manfaat dan belum merasakan hasilnya.

“Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya tetapi hasilnya.” Tegas Jokowi.

Lebih lanjut dalam pidatonya, Presiden Jokowi berpendapat bahwa cara mengeceknya muda. Ketika kita mengirim pesan SMS atau Whatsapp disitu ada sent artinya telah terkirim. Lalu ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita adalah menjamin delivered bukan hanya menjamin sent.

“Saya tidak mau birokrasi hanya bekerja sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi adalah menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.” Tandas Jokowi.

Baca Juga:  Pemprov NTT Apresiasi Sikap Warga yang Tolak Bantuan, Pesan Moral Jangan Cengeng

Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih tinggi daripada penduduk usia tidak produktif.

Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tetapi akan menjadi peluang besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik dan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan yakni;

Pertama, adalah pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Kita membangun SDM pekerja keras yang dinamis dan terampil yang menguasai pengetahuan dan teknologi serta mengundang talent-talent global untuk bekerjasama dengan Indonesia.

Itu pun menurut Jokowi tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan dan kita perlu pedoman fund yang besar untuk managemen SDM Indonesia. Kerjasama dengan industri juga penting dioptimalkan dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah ekonomi rakyat.

Ketiga, menyederhanakan regulasi. Pemerintah akan mengajak DPR menerbitkan dua Undang-Undang Besar yakni undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan kerja. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law yakni satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang bahkan puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

Puluhan Undang-Undang yang menghambat UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

Baca Juga:  Kominfo Beri Peran Penting Bagi Kemajuan Dunia Informatika

Keempat, penyederhanaan birokrasi yang harus terus-menerus dilakukan dan secara besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang dan birokrasi yang panjang harus dipangkas/dipotong. Didalamnya termasuk eselonisasi harus disederhanakan.

Menurut Jokowi Eselon I, II, III, IV terlalu kebanyakan. Jokowi minta agar disederhanakan menjadi dua level saja. Sedangkan yang lain diganti dengan jabatan fungsional yang dihargai dengan keahlian kerja atau kompetensi.

“Saya juga minta para menteri dan para bikrokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan akan saya copot.” Tegas Jokowi.

Kelima, dan terakhir adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diakhir pidatonya Jokowi atas nama pribadi dan atas nama Wakil Presiden KH Ma,ruf Amin serta atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Drs. H Mohamad Yusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan sebagai Wakil Presiden RI dalam lima tahun terakhir.

Juga terima kasih dari Jokowi untuk seluruh jajaran lembaga negara; TNI dan POLRI serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama lima tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

Akhirnya Jokowi mengajak seluruh segenap bangsa dan tanah air untuk berkomitmen dalam sebuah pantun kecil; “layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang, kita bersama menuju Indonesia maju.” (kos/kos)