Provinsi NTT Memiliki Jumlah Kasus Trafficking Tertinggi Di Indonesia

oleh -611 views
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Dr. Vennetia R. Danes pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Aston Tanggal1--17 Oktober 2019

KUPANG, suluhdesa.com – Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya kompleks, beragam dengan modus yang terus berkembang.

Untuk itu dalam upaya memberantas TPPO dari hulu ke hilir diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah di tingkat desa, Kabulaten/Kota.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Dr. Vennetia R. Danes pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Aston Tanggal1–17 Oktober 2019.

Meurut Vennetia, pencegahan dan penanganan TPPO memerlukan langkah- langkah konkrit, komprehensif serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media maupun pemangku kepentingan lainnya

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan oleh karena itu perlu semua stakeholder untuk bekerjasama, sinergitas di semua lini dari hulu ke hilir untuk pencegahan dan tindak pidana perdagangan orang,” tegasnya.

Baca Juga:  Kementerian Pertahanan RI akan Bangun SMK dan Politeknik di Belu

Vennatia mengajak semua pihak untuk bersama memberantas TPPO dan mengenai Rakornas tahun 2019 diselenggarakan sebagai wadah berbagi informasi tentang kebijakan dan isu terbaru dalam PP-TPPO.

Hingga Agustus 2019 Gugus Tugas PP-TPPO sudah terbentuk di 32 Provinsi dan 244 Kabupaten/Kota. Pada tahun ini juga Gugus Tugas TPPO telah berhasil memulangkan puluhan perempuan korban trafficking ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan, penangkapan jaringan besar pelaku trafficking dengan modus pekerja migran ke Negara Timur Tengah, modus pemberian beasiswa ke luar negeri, eksploitasi seksual antar provinsi yang sebagian korban masih usia anak.

Vennetia menjelaskan juga jikalau selama tahun 2018 Bareskrim Polri menerima 95 laporan polisi terkait TPPO dengan jumlah korban 297 orang yang terdiri dari perempuan dewasa 190 orang, anak perempuan 18 orang laki-laki dewasa 79 orang, anak laki-laki 10 orang.

Baca Juga:  Antisipasi Corona, Gubernur VBL Pantau Kesiapan Klinik Pratama Kartika Undana

Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan adalah sebagian besar korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan eksploitasi tenaga kerja.

Bareskrim Polri mengidentifikasi ada 10 rute perdagangan orang dengan Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Sedangkan Provinsi NTT merupakan salah satu rute perdagangan orang ke Surabaya-Batam-Malaysia- Timur Tengah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTT dalam sambutan yang dibacakan staf ahli bidang politik dan pemerintahan setda NTT Samuel Pakereng menyampaikan apresiasi karena telah memilih Kupang NTT sebagai tempat pelaksanaan Rakornas GTPP-TTPO 2019.

Baca Juga:  Wagub NTT Minta Dinas Kominfo Percepat Elektronifikasi Administrasi Perkantoran

“Provinsi NTT menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Kupang menjadi tempat transit bagi calon korban perdagangan orang sebelum dikirim ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka dipalsukan identitasnya, tidak memiliki keterampilan, atau pendidikan sehingga sangat rentan jadi korban TPPO,” ucap Samuel.

Samuel menambahkan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO juga masih beragam. Sebagian Pemda telah menunjukkan komitmen yang kuat sementara beberapa lainnya masih kurang. Tantangan lainnya adalah belum terbentuknya sistem pendataan yang terstruktur dan terintegrasi dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan . Untuk itu Pemerintah NTT akan terus berupaya untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPO khususnya di Kupang.

Hadir Ketua Gugus tugas PP-TPPO Kabupaten/ Kota, Forkopimda, Bupati dan Wakil Bupati Se Indonesia.(vrg/vrg)