Data 2018 Banyak Anak Berhadapan Dengan Kasus Pencabulan

oleh -458 views
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Workshop Anak Berhadapan dengan Hukum(ABH) bertempat di Hotel Sasando Senin (16/9/2019)

KUPANG, suluhdesa.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Workshop Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bertempat di  Hotel Sasando Senin (16/9/2019).

Kadis  DP3A, Sylvia R. Peku Djawang mengatakan, upaya pencegahan dan perlindungan ABH terus dilakukan pemerintah. Hal itu juga sebagai bentuk tanggungjawab Provinsi NTT untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk memberi perlindungan, penangangan terhadap anak yang berurusan dengan hukum(ABH)

Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Selain sekolah dan lingkungan.

“Jika ketiganya mampu bersinergi dengan baik, sangat mampu menekan angka kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku,” ujar Sylvia.

Lebih jauh Sylvia  menambahkan, untuk perlindungan anak ada lima klaster yang menjadi perhatian. Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak Berhadapan dengan hukum (ABH), anak dalam situasi darurat(bencana, hingga teroris)

Baca Juga:  Tim LP3KD Provinsi Papua Barat Bangun Koordinasi Bersama Panitia Pesparani Nasional II di Kupang

“Terkait ABH memang dibutuhkan perhatian bersama. Harus mengarah perhatian serius untuk masalah anak karena anak adalah aset bangsa dan negara, kolaborasi berbagai stakeholder untuk anak yang berhadapan dengan hukum(ABH) Apalagi dengan naiknya jumlah kasus,” jelasnya.

Menurut Sylvia adalah anak-anak itu harus bertumbuh dengan ceria akan tetapi jika anak  berhadapan dengan hukum mereka menjadi tidak ceria dan dalam penanganan pun harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

“Berdasarkan data dari Polda NTT  sepanjang 2018 ada banyak anak yang berhadapan dengan hukum dan kasus yang paling banyak yaitu: pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur. Angka tersebut hampir merata di semua wilayah,” ungkap Nuriyani staf PPA Polda NTT

Baca Juga:  Protokol Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Resmi Diluncurkan

Dalam workshop tersebut perwakilan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  Kota kupang Drs, Abusalim Senin, MH menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Sudah ada 48 SOP tetapi saat ini yang menjadi prioritas ada 10.

Sistem peradilan anak dapat dikolaborasikan yang sifatnya alternatif. Salah satunya dengan Diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana).

“Anak dengan perkara tertentu dapat dikenai denda. Misalnya dengan memberikan pelatihan yang bersifat edukatif, kreatif dan inovatif. Hal ini diharapkan mampu mengubah mereka. Baik secara kemandirian, spiritual, tanggung jawab, cara berfikir hingga mental,” jelasnya.

Baca Juga:  Pemprov NTT Wajib Maksimalkan Aspek Preventif dan Promotif Tangani Corona

Anak tidak bisa dibina untuk dibuat jera tetapi LPKA melakukan dengan non diskriminasi, santun, ramah, pelayanannya. Untuk diketahui jumlah LPKA saat ini ada 32 anak.

Sementara itu Kepala Divisi Hukum dan Ham Provinsi NTT, Mercy Djone, SH dalam pemaparan materi meyampaikan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib didampingi penasihat hukum yang ditentukan oleh anak itu sendiri.

Diversi tidak boleh diberikan kepada anak yang dipidana kasus perkosaan, pelecehan seksual, teroris.

Menurut Mercy untuk mendapatkan Kota atau Kabupaten layak Anak (KLA)  masih jauh dari harapan. Belum semua memahami undang-undang SPPA. Untuk itu masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan semua elemen harus mengontrol setiap kasus atau persoalan anak yang berhadapan dengan hukum agar baik  pelaku, korban dan saksi harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi.

“DP3A harus punya data tentang berbagai masalah soal anak, perempuan yang bekerja di lembaga non formal karena data itu sangat dibutuhkan,” urai mercy (vrg/vrg)