Masyarakat Berdesah Karena Dosa Desa

oleh -570 views
Angelomest Lejap bersama pasangan

OPINI, suluhdesa.com – Akhir-akhir ini dengan adanya Dana Desa, dan Operasi Tangkat Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala-kepala desa yang terjerat pidana kasus suap dan korupsi,  pembicaraan seputar desa menjadi hangat.

Mulai dari masyarakat akar rumput sampai kepada kaum cendikia, semuanya memberikan pendapatnya tentang desa. Menyaksikan omong-omong masyarakat tentang desa, saya lantas bertanya “apa yang sebenarnya terjadi pada desa sehingga membuat banyak orang mendesah dalam intonasi resah? Apa sebenarnya dosa desa?”Melalui tulisan ini saya akan memberikan pendapat saya berkaitandengan fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat tentang desa,  desah dan dosa.

  1. Desa

Dalam pengertian etimologi desa yang berasal dari kata bahasa Sansekerta “deca”, desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Sedangkan menurut undang-undang (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa;  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1) ,desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah  dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Urusan pemerintah desa itu dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni desa memiliki kewenangan untuk: 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat; 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Baca Juga:  Mirip dengan Raja Ampat, Desa Bahari di Buton Selatan Kini Menjadi Lirikan Para Wisatawan

Selain kewenangan, desa berhak untuk; 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 3) Mendapatkan sumber pendapatan.Desa berkewajiban untuk; 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia; 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi; 3) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan 4) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dari penjelasan yang tersebut di atas kita dapat mengerti bahwa tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

  • Desah dan Dosa
Baca Juga:  Bhabinkamtibmas Polsek Tongas Hadiri Musdes Terkait Dana Desa

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mendesah. Desah itu ada dalam masyarakat karena ada “dosa” dalam desa. Dosa desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dosa desa yang lain adalah memiliki aparatur yang kebanyakan tidak bertanggung jawab,, tidak cerdas,tidak professional, dan tidak mampu menjalankan tugas inilah yang akhirnya membuat desa ber”dosa”. Dosa itu seperti:

a. Diskriminasi dalam pelayanan

Masalah ini bukan rahasia lagi, karena hal ini sudah biasa dan sering terjadi di lapangan. Banyak masyarakat sudah menjadi korban dari adanya diskriminasi dalam pelayanan publik. Diskriminasi ini bisa menyangkut hubungan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis, status sosial. Bisa dilihat bagaimana seorang aparatur pemerintahan masih pandang bulu dalam memberikan pelayanan.

b. Pungli

Dalam memberikan pelayanan publik biasanya para petugas menawarkan dua cara kepada masyarakat, yaitu cara cepat atau lambat. Cara cepat inilah yang kita maksud sebagai proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau masyarakat miskin.

c. Tidak adanya kepastian dalam pelayanan

Dalam memberikan pelayanan publik juga, instansi pemerintahan biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari waktu dan biaya yang dibutuhkan. Dengan tidak adanya kepastian inilah maka aparat pemerintah sering melakukan KKN. Ini merupakan peluang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan income dengan cara tidak baik.

Dari beberapa “dosa” yangtersebut di atas, mengisyaratkan bahwa aparatur pemerintah desa haruslah memiliki ketangguhan, kemampuan/kecerdasan dan profesionalitas. Hal ini memang sangatlah dibutuhkan karena masyarakat kita dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan.

Baca Juga:  Warga Desa yang Tidak Punya KTP Tetap Dapat BLT

Masyarakat berada dalam era kemajemukan, era maju, dengan begitu banyak tuntutannya. Maka dari itu ketangguhan, kemampuan/kecerdasan dan profesionalitas aparatur pemerintah desa, dibutuhkan agar desah masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan yang tidak baik, tidak cepat, dan tidak tepat akan terhapuskan. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi , kesejahteraan bersama (bonum commune) dapat  terjawab. Dengan demikian ada beberapa solusi yang saya tawarkan yakni;

Tawaran yang harus dilakukan pemerintah.

Dalam memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah harus segera bisa mengubah paradigma para aparatur dari sistem doing for community menjadi doing with community, dari mau dilayani menjadi pelayan.  Karena fungsi utama dari pemerintahan adalah memberikan pelayanan. Fungsi pelayanan inilah yang sering dilupakan oleh para birokrat. 

Hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik.

1. Memperbaiki sistem rekrutmen

Sistem rekrutmen sangat penting, karena inilah awal dari adanya aparatur pemerintahan. Seleksi aparatur pemerintahan harus diperketat lagi dan tesnya harus diperbaiki, sehingga mampu menghasilkan pegawai yang professional.

2. Memberikan sanksi yang tegas

Dalam proses pelayanan sering kali petugas tidak melakukan apa yang sudah diatur dalam aturan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Petugas yang sering melanggar harus diberikan sanksi yang tegas, misalnya pemecatan. Dengan adanya sanksi yang tegas diharapkan para aparatur pemerintah tidak berani melakukan tindakan yang melanggar aturan.

3. Mempermudah proses 

Proses pelayanan publik yang bisa dikatakan berbelit-belit sering mengundang untuk terjadinya pungli. Jadi dalam proses pelayanan publik aparatur desa kepada masayarakat harus disederhanakan supaya mempermudah masyarakat.

4. Pelatihan dan pendidikan berkala

Pemerintah juga harus melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi aparatur pemerintahan. Sehingga memiliki kapabilitas dan profesionalitas tinggi dalam melayani masyarakat. (*)

Oleh : Angelomest Lejap/ Jello

Alumni Fakultas Filsafat Unwira Kupang, Guru Bahasa Jerman dan Ekonomi di SMATER HTM Halilulik, Penulis, Pencinta Sastra dan Pemerhati Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat.