Kuasa Hukum YA Kecewa Dengan Putusan Hakim Pra Peradilan NTT Fair

oleh -565 views
Hakim Ketua Fransiska Paula Nino, SH, M.Hum saat memimpin sidang pra peradilan NTT Fair

KUPANG, suluhdesa.com – Rusdinur SH, MH, Kuasa Hukum tersangka kasus tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Yulia Afra (YA) kecewa setelah mendengar hasil keputusan sidang yang dibacakan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kupang. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menyatakan menolak semua materi gugatan pra-peradilan YA.

Demikian dikatakan Kuasa Hukum, YA, Rusdinur, SH, MH usai vonis Hakim Pra-Peradilan Kasus NTT Fair yang menolak gugatan Pra-Peradilan kliennya dan memenangkan Jaksa Agung cq. Kajati NTT sebagai tergugat kepada wartawan di pelataran gedung Pengadilan Negeri Kupang, Kamis (5/9//19) sore.

Salah satu pertimbangan penolakan oleh Pengadilan Negeri Kupang ialah bahwa dalil permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan tidak memiliki alat bukti yang sah serta dianggap prematur.

Baca Juga:  Video Ratusan Pengemudi Grab Kupang Lakukan Protes

Terhadap ini Rusdinar menilai keputusan majelis hakim lebih pada tataran terkait dengan apa yang diatur dalam KUHAP dan KUHP yaitu pasal 184. Tetapi hakim tidak menggali kembali apa yang menjadi dasar diajukannya pra peradilan oleh kliennya. Terutama terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang dan aturan-aturan negara yakni Undang-Undang No.15 Tahun 2015.

Sidang Pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dilaksanakan pada hari Kamis (5/9/2019). Sidang Pembacaan Putusan Pengadilan Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Afair dipimpin Ketua Fransiska Paula Nino, SH, M.Hum. Sedangkan Pemohon [YA] dan Permohon [Mahkamah Agung] tidak hadir dan masing-masing hanya diwakili oleh Kuasa Hukum.

Baca Juga:  Gubernur NTT; Hindari Moral Dunia Maya

Ditemui di luar ruang  Pengadilan Negeri Kupang pasca sidang, Rusdinar menyatakan bahwa pengadilan tidak menghiraukan otoritas dan kredibilitas BPK serta hukum yang terkait dengan BPK.

“jika Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] sebagai otoritas pemeriksa penggunaan anggaran proyek menyatakan tidak menemukan adanya penyelewengan penggunaan anggaran dalam proyek itu tetapi tidak dihiraukan oleh negara ini [=Pengadilan] ya hapus saja BPK. Jika aturan hukum yang terkait dengan BPK juga tidak dianggap oleh negara ya dihapus saja. Pengadilan dalam konteks ini mengangkangi Jokowi. Kami tidak merasakan adanya kehadiran negara di sini.” Tegas Rusdinar.

Baca Juga:  Kuliah Umum di Poltekkes Kupang, Gubernur NTT Pesan 100 Gelas Jus Kelor

Sebelumnya ia dan kliennya sudah berharap pengadilan akan berani melakukan suatu terobosan baru yakni memberi pertimbangan hukum terkait dengan alat bukti tetapi justru hasil keputusan pengadilan sebaliknya menyatakan bukti-bukti tidak sah dan prematur. Padahal menurutnya alat bukti sudah sangat kuat.

Ditanyai soal apa langkah hukum selanjutnya, ia menegaskan bahwa kliennya akan mengajukan permohonan uji materi gugatan dan bukti serta fakta ke Komisi Yudisial. (kos/kos)