Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Berani Putuskan Kebiri Kimia, Kemen PPPA Berikan Apresiasi

oleh -221 views
Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). saat mewakili Menteri PPPA Yohana Yembise mengapresiasi PN Mojokerto dalam menerapkan hukuman kebiri bagi predator anak.

MOJOKERTO, suluhdesa.com –  Sudah sepatutnya apresiasi diberikan kepada Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto yang telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi MA (20) terpidana kasus persetubuhan terhadap anak di Mojokerto, Jawa Timur. Langkah yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di Mojokerto juga merupakan bentuk perlindungan Negara  terhadap anak-anak korban kejahatan seksual.

Informasi ini disampaikan oleh bidang Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak kepada Media suluhdesa.com lewat pesan Whatsapp pada Jumat (30/8/19) pukul 16.00.                                                                                                         

“Kami memberikan apresiasi terhadap keberanian dan terobosan yang dilakukan para Aparat Penegak Hukum di Mojokerto, serta Lembaga Masyarakat yang telah mendampingi korban hingga ada keputusan hukuman tambahan dalam bentuk tindakan kebiri kimia. Hal ini tentu diartikan bahwa proses hukumnya telah melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.” tegasNahar (Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Baca Juga:  Semua Pihak Harus Menghapus Praktik Prostitusi di NTT

Nahar yang saat mewakili Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan jikalau terobosan ini patut menjadi contoh bagi Aparat Penegak Hukum lainnya untuk memilih jenis hukuman yang dianggap tepat dengan tingkat kejahatan yang dibuat oleh seorang pelaku, karena memang instrumen hukum ini sudah seharusnya dilaksanakan untuk memberikan perlindungan lebih dan rasa keadilan bagi korban anak dan keluarganya.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan kepada pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise

Hakim Anggota PN Mojokerto, Erhammudin mengatakan bahwa pengadilan atau seorang hakim dalam mengadili sebuah perkara selalu mempertimbangkan aspek keadilan, aspek kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:  Hukuman Pidana Kebiri Bagi Predator Anak Sudah Final, Semua Pihak Harus Menerima

“Pengadilan dalam mengadili sebuah perkara selalu memposisikan dirinya netral atau berdiri di tengah. Banyak pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara, baik mempertimbangkan masyarakat, korban, maupun terdakwa/terpidana itu sendiri. Putusan apapun itu, pasti akan menyakitkan bagi salah satu pihak. Majelis tidak pernah membenci terdakwa/terpidana, namun perbuatannyalah yang berusaha kami tekan agar tidak terjadi lagi. Siapa pun boleh menilai apakah putusan itu adil atau tidak.” Tegas Erhammudin.

Erhammudin  menjelaskan ada 3 aspek yang dipegang hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pertama, aspek keadilan, baik bagi korban, terdakwa/terpidana, maupun masyarakat. Kedua, aspek kepastian hukum. Ketiga, manfaat terbaik bagi masyarakat.

“Kami berharap putusan kami merupakan keputusan terbaik bagi penegakan peraturan perlindungan anak,” ungkap Erhammudin.

Baca Juga:  Kementerian PPPA Luncurkan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan

Usai memberikan apresiasi kepada para Aparat Penegak Hukum Mojokerto, Kemen PPPA melakukan kunjungan ke rumah salah satu anak korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh terpidana. Dalam kunjungan tersebut, Nahar mengingatkan, ke depan agar semua pihak harus  fokus pada pelaksanaan pidana pokok terpidana dan mempersiapkan secara teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang disertai upaya rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, langkah hukum juga harus disertai dengan perlindungan bagi anak korban. Menurut Nahar, para pihak juga harus bersama-sama merumuskan penanganan, pemulihan psikologis dan pemenuhan hak anak korban.

“Anak korban telah mengalami penderitaan fisik dan psikis, yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan efek traumatis dalam jangka waktu yang lama. Pendampingan psikologis harus terus diberikan secara berkelanjutan sampai anak korban benar-benar pulih dari kondisi traumanya. Selain itu, konseling kepada keluarga dan edukasi kepada lingkungan sekitar anak korban juga perlu dilakukan sebagai upaya proses reintegrasi sosial anak korban,” tutur Nahar.

Kemen PPPA juga melakukan kunjungan ke Lapas Pemasyarakatan Mojokerto untuk melihat kondisi terpidana dan menggali keterangan tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pembinaan, baik selama menjalani pidana pokok maupun upaya pemulihan dalam menjalani hukuman tambahan. (vrg/vrg)