Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Kota Kupang Tahun 2019 Inkonstitusional dan Tidak Responsif pada Kelompok Disabilitas

oleh -124 views
Ilustrasi (Rocketswag.com)


Jakarta, SULUHDESA.COM – Dalam pembukaan UUD’45 alinea ke-4 memandatkan kepada pemerintah sebagai pemegang kuasa dan pengelolan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah dalam berbagai level memiliki kewajiban konstitusional untuk mensejahterkan dan mencerdaskan seluruh warga Negara tanpa kecuali diberbagai sector kehidupan dengan menjujung tinggi keadilan sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila. Selanjjuutnya dalam tujuan pembangunan dunia melalui SDG’S disepakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan diantaranhya Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia, ,dan Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua sector yang menjadi perhatian pembangunan manusia di Indonesia agar Indonesia mampu bersaing dengan Negara-negara lain di dunia. Pada kedua sector ini, pemerintah Indonesia telah melahirkan kebijakan Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional. Pembangunan manusia pada sector Kesehatan, jelas mengamantkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan (Pasal 5 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) dengan alokasi anggaran Negara/daerah sebesar 10 persen. Sementara untuk sector Pendidikan, dalam upayah mencerdaskan bangsa melalui peningkatan kwalitas sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan, pemerintah wajib meanglokasikan dana minimal 20 persen dari APBN/APBD diluar gaji guru.
Kota Kupang merupakan salah satu pemerintahan dalam NKRI pada khususnya NTT, telah melakukan berbagai upayah dalam menjalankan amanat UUD-45 dan Undang-undang pendidikan dan kesehatan sebagaimana diuraikan sebelumnya.


Misi pembangunan kesehatan dan Pendidikan Kota Kupang melalui kebijakan pembangunan jangka mengahnya (RPJMD 2018-2019) untuk sektor Pendidikan terkait bidang pendidikan yaitu terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana. Sementara untuk sector kesehatan, misi besar pembangunan jangkan menengah Kota Kupang adalah meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan social.

Baca Juga:  Sambangi Panti Asuhan ALMA Oebufu, SERDIK S.I.P Polda NTT Bagi Sembako

Problematikan Kelompok DIsabilitas di Kota Kupang

Secara umum, warga disabilitas di Kota Kupang mengalami berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan di kota Kupang. Selama ini, sarana-prasarana pendidikan yang ada belum aksesibel terhadap penyandang disabilitas (ramah disabilitas) sehingga konsep pendidikan inklusif. Selain itu dalam bidang pendidikan belum ada data pasti penyandang disabilitas usia sekolah SD sampai SMP, Penyandang disabilitas sejauh ini hanya bersekolah di SLB, sedangakan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 mendorong penyandang disabilitas untuk bias mengakses sekolah regular yang inklusif, sekolah di SLB mendapatkan fasilitas gratis, tetapi di sekolah regular inklusif, penyandang disabilitas harus biayai sekolah. Transportasi dan tidak tinggal di asrama. Banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki dokumen kesejahteraan dan pelayanan social hal ini disebabkan oleh Kota kupang belum memiliki data lengkap dan terupdate tentang penyandang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas, baik itu secara kependudukan, maupun program atau kegiatan. Begitu pula dalam hal partisipasi warga disabilitas dalam proses penganggaran sangat minim.


Dalam hal kesehatan, Ada sejumlah pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang akan dilakukan di Kota Kupang Tahun 2019, Di kesehatan ada Lansia, Bayi Balita, Ibu hamil disebutkan secara spesifik dalam program dan kegiatan, sedangkan disabilitas belum disebutkan secara spesifik di Dinas kesehatan maupun di pelayanan RS SK Lerik

Potret Kebijakan Anggaran Daerah Kota Kupang


Atas dasar kajian konstitusional dan kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut diatas, maka Jaringan Masyarakat SIpil Peduli DIsabilitas Kota Kupang melakukan kajian terhadap APBD Kota Kupang tahun 2019 berkaitan dengan sector pendidikan dan kesehatan tersitimewa bagi kelompok disabilitas di kota Kupang.

Baca Juga:  Yayasan Wahana Artha Berikan Bantuan Kaki dan Tangan Palsu Gratis di Kupang

SEKTOR KESEHATAN

Kajian APBD Kota Kupang untuk sector Kesehatan terhadap dua hal penting yakni berkaitan dengan program di dinas kesehatan dan anggaran pelayanan rumah sakit umum SK.Lerryk Kota Kupang. Dinas Kesehatan pada tahun 2019 mendapat alokasi dana dari APBD Kota Kupang sebesar RP. 122.742.973.494,- atau 10,19% dari total APBD Kota Kupang sebesar Rp. 1.203.896.564.120,38,-. Dari total Alokasi dana tersebut kemudian dibagi untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 33.183.001.200,- atau 27,03% sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 89.559.972.293,- atau 72,07%.

RSU S.K. LERIK

SRU S.K. Lerik pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Kupang sebesar Rp. 62.347.988.100,- atau 5,26% dari total APBD sebesar Rp. 1.203.896.564.120,38,-. Dari total Alokasi dana tersebut kemudian dibagi untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.573.761.000,- atau 20,16% sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 49.774.227.100,- atau 79,83%.

Hasil penelusuran dokumen APBD Kota Kupang pada sector kesehatan baik dinas kesehatan maupun Rumah sakit umum daerah SK Leryk, tidak ditemukan program dan kegiatan menyebutkan secara khusus bagi belanja bagi kelompok disabilitas.

Sektor Pendidikan


Pemerintah Kota Kupang untuk tahun anggaran 2019, secara umum mengalokasikan anggaran untuk belanja pendidikan sebesar Rp. 360.231.209.160 (29,90%) dari total Belanja APBD Kota Kupang. Jika dipandang dari undang-undang pendidikan, terlihat/terbaca melampaui standard minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, secara umum keberpihakan anggaran kota Kupang melalui belanja langsung hanya 132.362.076.660 rupiah bahkan dari belanja langsung tersebut hanya 10,99 persen untuk public sementara sisanya untuk opersional dan gaji pegawai.


Khusus berkaitan dengan kepentingan pendidikan bagi kelompok disabilitas hanya 61.861.000 rupiah (0,05%) total belanja dinas pendidikan sebesar 360.231.209.160 rupiah yakni program BIMTEK menajemen guru inklusif dengan sumber dana dari belanjalangsung sebesar Rp. 61.861.000 atau 0,05 % dari total belanjalangsung, atau 0.02% dari total alokasi anggaran pendidikan, dan atau 0.005% dari total APBD Kota Kupang.

Baca Juga:  Kakanwil Kemenkumham NTT; Tata Produk Hukum Berkualitas

Kesimpulan dan Rekomendasi


Dari hasil analisis tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kota Kupang tidak sesuai konstitusi (inkonstitusional) serta masih sangat mengabaikan kepentingan pendidikan bagi warga secara umum dan tidak responsive pada pendidkan warga disabilitas.

Rekomendasi


Atas dasar kajian dan kesimpulan diatas maka Jaringan merekomendasikan :
Pemerintah Kota Kupang segera merealokasikan dengan meningkatkan anggaran pada sector kesehatan dan pendidikan seusai dengan amanat konstitusi UUD’ 45 dan undang-undang Sistiim kesehatan serta undang-undang Sistim Pendidikan Nasional lebih khusus pada Belanja Langsung pada APBD perubahan 2019 dan APBD tahun anggaran 2020
Pemerintah Kota Kupang Menaikan Anggaran Pendidikan dan kesehatan dengan memprioritaskan pada kepentingan warga Disabilitas Kota Kupang pada Belanja Langsung pada APBD perubahan 2019 dan APBD tahun anggaran 2020


Pemerintah Kota Kupang perlu melibatkan kelompok/warga disabilitas dalam proses penganggaran untuk tahun-tahun yang akan datang.
Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan harus melakukan pembenahan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang aksesibel (ramah disabilitas) sesuai Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.


Penutup


Demikian MediaBrief ini dibuat untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPRD Kota Kupang demi masa depan pendidikan dan kesehatan bagi kelompok disabilitas dalam perencanaan program dan anggaran pada perubahan APBD kota Kupang 2019 dan APBD Kota Kupang tahun 2020 dan seterusnya.

Jaringan MS Peduli Disabilitas Kota Kupang; Bengkel APPeK NTT,GEMA NTT, PERTUNI Kota Kupang, PERSANI Kota Kupang, Media Terbit Timor dan ICW Jakarta