OJK Dorong Sektor Keuangan di NTT

oleh -227 views

Kupang, SULUHDESA.COM – Tugas dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu : mengatur, pengawasan dan melindungi sektor jasa keuangan dengan tujuan supaya sektor jasa keuangan yang di dalamnya ada Perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank lainnya bisa berjalan teratur untuk mendukung perkembangan perekonomian di NTT.

Hal ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan( OJK) NTT, Robert Sianipar pada pertemuan bersama dengan awak media dalam acara “ Sante – sante Baomong Dengan Media” di kantor BI Kupang, Selasa (9/7/2019).

Menurut Robert, dalam evaluasi perkembangan sektor jasa keuangan sampai Mei 2019, menunjukan bahwa seluruh industri keuangan masih dalam keadaan baik.
Lembaga kantor keuangan yang berkantor pusat di NTT yaitu Bank Daerah (BPD NTT) dan 12 BPR, dalam kondisi sehat.
Total Perkembangan ekonomi keuangan di NTT sampai posisi Mei 2019 total aset perbankan sudah mencapai Rp 37 triliun dengan kredit Rp 30 triliun dan dana pihak ketiga Rp 27 triliun.

Baca Juga:  OJK Terapkan Supervisory Technology Awasi Fintech

Indikator-indikator keuangan rasio NPL 2 persen lebih sedikit masih jauh dibawa ambang batas 5 persen,” jelas Robert.

Menjadi konsentrasi saat ini bagaimana mendorong perkembangan kredit.
“Lembaga Jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi,” sambung Robert

“Sektor jasa keuangan bukan hanya uang , yang kami kenalkan sekarang adalah bunga, kompetitif dan kontributif.
Untuk itu harus bersinergi dengan program ekonomi di daerah. OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan pendampingan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata,” harapnya.

Hal lain menurut Robert, soal bagaimana edukasi dan perlindungan konsumen. Kurang lebih 11 kali OJK sudah melakukan edukasi dan perlindungan tahun 2019 di 11 tempat berbeda . Terakhir ke Borong, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Larantuka. Tema yang menjadi tematik edukasi OJK 2019 menyasar ke UMKM, Perempuan dan mahasiswa.

Baca Juga:  Investor Inggris Tertarik Perbanyak Investasi di Sektor Jasa Keuangan

“Kami sudah koordinasi dengan Dinas Koperasi untuk hadirkan 100 UMKM untuk sosialisasi mengenai produk jasa keuangan. Ini penting semakin gencar kita lakukan edukasi karena investasi ilegal masih terus terjadi.

Menyikapi maraknya investasi illegal, apalagi di era ini di mana semuanya ditawarkan secara online, Robert mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran-tawaran investasi yang datang. OJK sendiri dalam hal ini senantiasa melakukan 2 langkah dalam melindungi masyarakat, yakni langkah preventif dan represif atau penindakan.

Terkait langkah preventif, Ia menjelaskan bahwa ada banyak masyarakat yang akhirnya menjadi korban investasi bodong karena kurang memiliki pengetahuan terkait hal tersebut. Oleh karenanya, di langkah ini, pihaknya selalu memberikan edukasi bagi masyarakat tentang karakterisitik, modus dan cara menangkal investasi ilegal. Robert mengharapkan agar ketika memperoleh tawaran investasi, masyarakat harus memperhatikan 2 aspek penting, yakni aspek legal dan logis dari penawaran investasi tersebut.

Baca Juga:  BI NTT Bagikan Sembako untuk Para Wartawan di Kota Kupang

Legal berarti bahwa lembaga yang mengajukan tawaran tersebut memiliki ijin, yakni ijin badan hukum dan ijin operasional yang resmi. Menurutnya, jika dikelompokan, maka ada 3 modus investasi bodong terkait dengan ijin. Yang pertama, perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki ijin. Yang kedua, punya ijin badan hukum tetapi tidak memiliki ijin operasional. Yang ketiga, punya ijin badan hukum dan operasional, tetapi beroperasi di luar ijin operasinya.

Hadir Perwakilan BI NTT, Perwakilan Kementrian Keuangan RI, pimpinan perbankan di NTT, Kepala Dinas Pariwisata NTT dan undangan lainnya(vir)