Penyesuaian APBD NTT 2019 Dilakukan Dalam Bingkai Regulasi

oleh -258 views

SULUHDESA.COM – Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing menegaskan Pemerintah tentunya tidak boleh melakukan manipulasi dokumen apalagi APBD.

“Penyesuaian yang dilakukan tentunya dalam bingkai regulasi”, kata Polo Maing menjawab awak media, Sabtu, (15/6/2019).

Ia menambahkan pada paripurna jawaban Pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi pada Kamis, (13/6/2019), mengingat paripurna ini terkait LKPD APBD 2018 sehingga Pemerintah belum memberi penjelasan dan akan dijelaskan pada sidang-sidang terkait pelaksanaan APBD 2019.

Selain itu, katanya, Pemerintah akan menyampaikan penjelasan melalui surat ke pimpinan dewan. “Surat sudah siap dan akan disampaikan”, tegas Polo Maing.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, menegaskan bahwa tudingan Pemerintah melakukan manipulasi dokumen APBD NTT 2019 adalah berlebihan dan Menyesatkan Publik.

Fraksi Partai Demokrat menuding pergeseran APBD NTT 2019 sebagai bentuk manipulasi dokumen yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT.

“Tudingan ini berlebihan, tapi kita pahami dan hargai. Tidak benar juga ada persetujuan diam-diam”, kata, Alexander Take Ofong, Sabtu, (15/6/2019).

Seperti dilansir media voxntt.com edisi Sabtu, (15/6/2019) Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, menuding terjadi manipulasi dokumen dan anggota fraksi Leonardus Lelo mendesak agar kasus pergeseran anggaran sebesar Rp. 60 miliar yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2019 itu harus diproses secara hukum karena telah melanggar aturan yang berlaku.

Baca Juga:  Gubernur VBL: Kemiskinan Masih Jadi Isu yang Memalukan di NTT

Menanggapi polemik ini, Alex Ofong kembali menegaskan bahwa tidak benar ada persetujuan diam-diam antara Pemprov NTT dan Pimpinan DPRD.

Adanya pergeseran anggaran dalam dokumen APBD NTT 2019, dia menilai Fraksi Partai Demokrat tidak cermat melihat substansi. Karena, ruas jalan yang dialokasikan tersebut, sudah sesuai mekanisme dan prosedur.

“Perlu saya jelaskan bahwa ada dua poin yang dipersoalkan Fraksi Partai Demokrat”, tegas Alex Ofong

Pertama, soal ruas jalan di Semau, yang menurut Fraksi Partai Demokrat tidak masuk dalam pembahasan, dan bukan ruas jalan Provinsi adalah keliru.

Sesungguhnya, kata Alex, ruas jalan di Semau itu namanya Hansisi-Tanjung Meoleo, dan memang sudah menjadi Jalan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 256/KEP/HK/2017 tertanggal 2 Oktober 2017 tentang Ruas Jalan Provinsi NTT.

Dan untuk ruas ini, lanjutnya, sudah masuk dalam perencanaan dan pembahasan serta ada dalam Perda APBD 2019 dan Pergub penjabaran ABPD 2019 senilai Rp. 11 Miliar lebih.

“Jadi, sudah tidak masalah, hanya soal kekurangcermatan saja”, katanya.

Kurang cermat, sambungnya, karena waktu pembahasan itu anggota lebih fokus ke ‘Yang Besar’ seperti Bokong-Lelogama, lalu di Sumba Timur, serta Riung di Ngada dan Elar di Manggarai Timur.

Baca Juga:  Aturan Baru Susun APBD 2020

Kedua, soal pergeseran sebagian anggaran dari Sumba Timur ke Bokong-Lelogama, Kaupaten Kupang. Hal ini menurut Alex, masuk dalam konteks Pengurangan dan Penambahan Volume Anggaran pada item kegiatan yang sudah disepakati, bukan item baru. Tanpa merubah pagu anggaran Infrastruktur pada belanja langsung, khusus pada Nomenklatur Pembangunan Jalan dan Jembatan.

“Memang waktu pembahasan sampai dengan Persetujuan bersama DPRD dan Pemprov, angkanya masih 74 M untuk Sumba Timur, 155 M untuk Kabupaten Kupang. Tapi waktu penetapan Perda, angka di dalam Perda sudah seperti sekarang, 46,5 M Sumba Timur, 175,6 M Kabupaten Kupang”, jelas Alex.

Terkait ini, katanya, akan diluruskan mekanisme administratif-nya. Gubernur akan menyurati DPRD dengan Penjelasan Tertulis Perubahan Angka itu, lalu Pimpinan Disposisi ke Komisi IV untuk dibahas lalu ke Banggar, dan DPRD akan putuskan persetujuan, dengan komitmen bahwa di Perubahan Anggaran dialokasikan lagi tambahan untuk Sumba Timur sesuai angka semula.

“Tapi, alasan pengalihan itu, sebelumnya, ketika diketahui beda antara di Perda dan di Persetujuan Bersama, sudah dikoordinasikan untuk dapat penjelasan dari Pemprov. Ketua TAP dan Dinas PU bertemu dengan Komisi IV untukk jelaskan ini. Komisi IV pada prinsipnya memahami perubahan itu, dan siap membahas setelah Surat Resmi Pemerintah dan Disposisi dari Pimpinan”, kata Alex.

Baca Juga:  Aturan Baru Susun APBD 2020

Dia menjelaskan alasan Perubahan, untuk diketahui, adalah karena lebar jalan di Bokong-Lelogama, sebelumnya 8 meter, naik menjadi 11 meter, karena itu dengan panjang yang sama pasti butuh anggaran yang lebih.

Pelebaran dari 8 meter ke 11 meter, lanjutnya, terjadi karena Jalur itu adalah Jalur yang mengakses ke Perbatasan Negara, masuk dalam skala Nasional untuk Ketahanan Wilayah dan Negara. Juga Jalur itu akan mengakses juga Aset Nasional, Observatorium Timau.

Alex menngatakan kedua Ruas Jalan, baik di Sumba Timur maupun di Kabupaten Kupang, ini sesungguhnya masuk dalam prioritas 4 dalam pembangunan Jalan Provinsi 2019, selain Elar-Manggarai Timur dan Riung-Ngada. Prioritas untuk membuka isolasi sekaligus mengakses kawasan strategis, termasuk destinasi wisata.

“Pergeseran terjadi, hanya dalam konteks pengurangan dan penambahan Volume Anggaran, bukan digeser ke Item Kegiatan Baru yang belum dibahas sebagai prioritas”, tandas Alex.

Menurutnya komitmen menyelesaikan semua Jalan Provinsi, dan jalan-jalan strategis lainnya untuk mempercepat Pembangunan NTT, tetap menjadi komitmen Pemprov, didukung DPRD.

“Saat ini Pemprov terus melakukan upaya-upaya strategis dan konkret untuk mewujudkan komitmen ini, dalam bingkai dan spirit NTT Bangkit menuju Sejahtera”, pungkasnya. (*)